Bitung, Beritamanado.com – Ketua DPRD Kota Bitung, Aldo Nova Ratungalo menyatakan mendukung prioritas kerja pasangan Presiden, Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden, Ma’ruf Amin lima tahun kedepan.
Aldo menyatakan, lima poin skala priorotas yang disampaikan Jokowi dalam pidato perdananya usai dilantik di gedung MPR, Minggu (20/10/2019), bukanlah hal yang muluk-muluk direalisasikan.
“Lima skala prioritas Jokowi-Ma’ruf memimpin negeri ini selama lima tahun tak sulit diwujudkan karena sesuai dengan realita di lapangan,” kata Aldo.
Dirinya mencontohkan soal prioritas pembangunan SDM dan infrastruktur yang masuk skala prioritas Jokowi-Ma’ruf, menurutnya itu sudah berjalan serta tinggal dilanjutkan atau lebih digenjot lagi.
“Apalagi prioritas lainnya yang tentu mudah diwujudkan dengan kerjasama semua pihak baik pusat hingga daerah. Jadi, semua bisa diwujudkan asalkan kita bergandengan tangan,” katanya.
Adapun lima prioritas lima tahun ke depan pasangan Jokowi-Ma’ruf yang disampaikan Jokowi dalam pidato perdanya;
Pertama, pembangunan SDM akan menjadi prioritas utama kita, membangun SDM yang pekerja keras, yang dinamis. Membangun SDM yang terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Mengundang talenta-talenta global bekerja sama dengan kita.
Itupun tidak bisa diraih dengan cara-cara lama, cara-cara baru harus dikembangkan. Kita perlu endowment fund yang besar untuk manajemen SDM kita. Kerja sama dengan industri juga penting dioptimalkan. Dan juga penggunaan teknologi yang mempermudah jangkauan ke seluruh pelosok negeri.
Kedua, pembangunan infrastruktur akan kita lanjutkan. Infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, yang mempermudah akses ke kawasan wisata, yang mendongkrak lapangan kerja baru, yang mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat.
Ketiga, segala bentuk kendala regulasi harus kita sederhanakan, harus kita potong, harus kita pangkas. Pemerintah akan mengajak DPR untuk menerbitkan 2 undang-undang besar. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.
Keempat, penyederhanaan birokrasi harus terus kita lakukan besar-besaran. Investasi untuk penciptaan lapangan kerja harus diprioritaskan. Prosedur yang panjang harus dipotong. Birokrasi yang panjang harus kita pangkas.
Eselonisasi harus disederhanakan. Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, apa tidak kebanyakan? Saya minta untuk disederhanakan menjadi 2 level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi.
Saya juga minta kepada para menteri, para pejabat dan birokrat, agar serius menjamin tercapainya tujuan program pembangunan. Bagi yang tidak serius, saya tidak akan memberi ampun. Saya pastikan, pasti saya copot.
Pada akhirnya, yang kelima adalah transformasi ekonomi. Kita harus bertransformasi dari ketergantungan pada sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
(abinenobm)
