Bitung, BeritaManado.com – Wali Kota Bitung, Maurits Mantiri mengikuti verifikasi Lapangan Hybrid Evaluasi Kota Layak Anak Tahun 2022 , Selasa (28/6/2022).
Verifikasi itu diikuti Wali Kota di Ruangan SH Sarundajang bersama Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, Agustina Erni, Kepala Dinas PPPA Provinsi Sulawesi Utara, Kartika Devi Tanos, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Bitung, Rudy Theno, Ketua TPPKK Kota Bitung, Ny Rita Mantiri Tangkudung dan Ketua DWP Kota Bitung, Ny Nurjaya Theno Munarwin.
Dalam sambutannya, Wali Kota menyampaikan terima kasih kepada Kementerian PPPA RI, khususnya Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak yang memberikan kesempatan kepada Kota Bitung utuk verifikasi lapangan secara hybrid.
“Hal ini adalah suatu kebanggan bagi kami dan menjadi motivasi untuk memenuhi hak-hak anak agar dapat berlangsung dengan baik dalam hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia khususnya anak di Kota Bitung yang berkualitas, berakhlak, mulia dan sejahtera,” jelas Maurits.
Kota Bitung, kata Maurits, telah berumur 31 tahun. Telah meraih berbagai prestasi termasuk predikat kota layak anak hingga boleh meraih kategori nindya tahun 2021.
Akan tetapi, kata dia, pihaknya akan terus mendorong segenap organisasi perangkat daerah untuk terus berbenah mulai dari kelurahan sampai ke pemerintahan kota untuk mewujudkan Kota Bitung layak anak dan setiap program pembangunan yang dilakukan akan tetap mendengarkan suara anak untuk kesejahteraan masyarakat dan terpenuhinya hak-hak anak.
“Mendukung terwujudnya Bitung sebagai kota layak anak, bukan sekedar prestasi atau mengejar predikat dan penghargaan tetapi membangun komitmen bersama pemerintah, stakeholder, dunia usaha, tokoh agama/tokoh masyarakat serta masyarakat,” katanya.
Saat ini, lanjut Maurits, Kota Bitung sedang menuju kota digital, seiring dengan itu ada beberapa produk inovasi yang dibuat untuk menunjang proses pemerintahan serta pemenuhan hak-hak masyarakat termasuk hak anak dan perempuan aga tercipta pelayanan yang adil merata dan berkualitas untuk masyarakat Kota Bitung terlebih khusus anak-anak dan perempuan di Kota Bitung.
“Untuk itulah saat ini kami harapkan dukungan arahan dan bantuan dari Kementerian PPPA RI sehingga dapat memberikan manfaat yang besar untuk memastikan hak-hak anak dapat terpenuhi di Kota Bitung serta menjadi acuan dalam membangun komitmen bagi para pengambil kebijakan sehingga program dan kebijakan tersebut bisa mengintervensi untuk pencapaian kota layak anak di Kota Bitung,” katanya.
Hadir juga dalam penilaian itu, sejumlah pejabat Pemkot seperti Kepala Dinas PPPA Pemkot Bitung, Meiva Woran.
(***/abinenobm)
