Franky Julianto
Bitung – Standat keselamat yang harusnya menjadi salah satu dasar kelayakan operasional Angkutan Kota (Angkot) coba ditawar sejumlah pengusaha Angkot Bitung.
Alasanya hanya sederhanya, yakni para pengusaha mengaku kurang nyaman dengan standar keselamatan tersebut dan berharap tak diberlakukan.
“Seperti safety belt, jika boleh tak perlu diberlakukan di Angkot karena sangat tidak nyaman bagi kami,” kata Ketua Pengusaha Angkot Kota Bitung, James Rambing, Selasa (17/3/2015).
Rambing menyatakan, saat menggunakan safety belt, pihaknya kesulitan bergerak seperti ketika mengembalikan uang penumpang.
“Kalau boleh aturan itu hanya untuk AKDP saja, tapi untuk Angkot saya rasa tak perlu karena kami hanya dalam kota,” katanya.
Tak hanya itu, masalah kotak P3K juga coba ditawar dengan meminta agar perlengkapan itu disiapkan Dinas Perhubungan bukan pengusaha Angkot.
Semantara itu, menurut salah satu anggota DPRD Kota Bitung, Franky Julianto menyatakan standar keselamatan di Angkot tidak bisa ditawar. Apalagi itu menyangkut keselamatan mendasar yang diwajibkan harus dipenuhi tiap Angkot ketika beroperasi.
“Safety belt dan P3K adalah kewajiban yang harus dimiliki setiap Angkot. Dan itu tak bisa ditawar-tawar apalagi dihilangkan,” kata Julianto.
Julianto merekomendasikan Dinas Perhubungan dan Polisi untuk menindak tegas Angkot yang tak dilengkapi dengan alat-alat keselamatan. Karena menurutnya itu merupakan peratalan standar untuk keselamatan berkendara.(abinenobm)
