Kondisi jalan di Kelurahan Sumompo Lingkungan 1
Manado – Tak dapat dipungkiri bahwa dengan banyaknya jumlah bangunan dan pusat perbelanjaan, Kota Manado menjadi salah satu tujuan berivestasi.
Meski begitu, besaran belanja untuk pembangunan Kota Manado dinilai tidak berdampak baik bagi infrastruktur fasilitas umum yang pada tujuannya untuk memberikan jaminan kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.
“Saya tidak menyalakan pemerintah Kota Manado soal kemajuan berdasarkan angka presentasi. Mungkin benar dan dari tahun ke tahun penyerapan anggaran infrastruktur itu meningkat. Masalahnya, apakah penyerapan anggaran infrasruktur yang mengalami kenaikan itu bersesuaian dengan kebutuhan masyarakat,” ungkap pemerhati Kota Manado, Edwin Moniaga.
Dosen Fakultas Hukum Unsrat ini pun menegaskan, pemerintah Kota Manado merupakan pemangku tanggung jawab akan terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
Jika kemajuan kota hanya berdasarkan angka, belum dapat dikatakan sebuah capaian yang sebenarnya.
“Kesejahteraan masyarakat yang adalah tanggung jawab bukan hanya negara tapi tanggung jawab moral pejabat negara. Soal kesejahteraan masyarakat ini soal rasa. Jadi pendekatan angka itu pendekatan kuantitatif yang sifatnya parsial. Harusnya Pemkot Manado menggunakan pendekatan holistik atau kualitatif. Pendekatan parsial dengan angka dalam proyek infrastruktur belum tentu memenuhi rasa kebutuhan dasar masyarakat,” tandasnya.
Moniaga pun menambahkan, terkait berbagai program dan proyek pembangunan yang saat ini kurang mendapatkan perhatian penuh pemerintah, bisa berindikasi syarat kepentingan.
“Rasa keadilan dalam masyarakat bisa saja hanya memenuhi keuntungan pihak tertentu, kalau ada jalan yang terbengkalai, pembangunan kantor yang terbengkalai itu bisa dijadikan indikasi untuk diinvestigasi lebih lanjut ada apa dengan Cinta?. Maksudnya cinta pada masyarakat. Apakah kebutuhan masyarakat terpenuhi atau kepentingan penguasa yang dipenuhi,” pungkasnya. (leriandokambey)
