Kumtua dan perangkat desa mengikuti Bimtek pembuatan web profil desa di Bali.
Minut, BeritaManado.com – Aparat Penegak Hukum (APH) Minahasa Utara baik Kejaksaan Negeri maupun kepolisian diminta untuk memeriksa penggunaan anggaran pelaksanaan Bimbingan Tehnik (Bimtek) Penyusunan Profil Desa Berbasis Web yang dilaksanakan di Hotel Eden Kartika Plaza, Bali Senin-Kamis (29/7-1/8/2019).
Desakan tersebut datang dari sejumlah aktifis dan masyarakat Kabupaten Minut.
“Kami minta pihak berwajib periksa penggunaan Bimtek, jangan sampai lebih banyak anggaran untuk hura-hura,” ujar aktifis William Luntungan, Jumat (2/8/2019).
Bukan hanya memeriksa Alokasi Dana Desa sebagai sumber anggaran perjalanan bimtek, Luntungan juga meminta agar aparat memeriksa penyelenggara kegiatan.
“Apakah perangkat desa yang berangkat sudah paham materi yang diberikan saat Bimtek? Saya dengar info, bimteknya hanya beberapa jam saja, sehingga saya yakin ini hanya formalitas saja. Sehingga harus diperiksa hasilnya apa dan anggaran yang keluar berapa, jangan sampai ada anggaran kegiatan di luar itu yang dimasukan sebagai pertanggungjawaban,” tambah Luntungan.
Desakan yang sama juga datang dari Ketua Harian Barisan Nusantara Sevry Nelwan.
Nelwan menyayangkan sikap para Hukum Tua yang boros anggaran ADD.
“Kalau hanya belajar membuat website, harusnya di daerah saja cukup. Jadi atas kasus ini harus diselidiki, siapa otak dari keberangkatan para perangkat desa. Apakah kemauan mereka sendiri atau ada yang memerintahkan,” timpal Nelwan.
(Finda Muhtar)
Baca Juga:
Miliaran Dana Desa Habis untuk Bimtek ke Bali
