Manado – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bertekad kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pengelolaan keuangan daerah pada tahun depan. “Pemerintah provinsi telah bertekad untuk meraih kembali predikat WTP seperti yang pernah diraih pada tahun 2009 dan 2010,” kata Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, Djouhari Kansil saat membuka bimbingan teknis Dinas Pendapatan Daerah, Sabtu (22/9).
Dia mengatakan, menuju ke arah itu pengawasan menjadi sangat penting, karena dari langkah ini dapat mencegah terjadinya penyelewengan keuangan. “Ingat, menjadi tekad kita adalah membangun tanpa korupsi. Hal ini harus diterjemahkan oleh semua jajaran yang ada di pemerintah provinsi,” kata dia.
Dia menambahkan, pekerjaan sekecil apupun harus dimulai dengan tahapan perencanaan yang matang, bila tidak, hasilnya tidak akan memuaskan. Apalagi menurut mantan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Sulawesi Utara ini, saat ini gubernur tidak hanya melihat pengelolaan keuangan dari sisi penerimaan pendapatan daerah semata.
Namun yang paling penting adalah kinerja kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (TPTD) sendiri, karena sampai saat ini masih banyak pengawai yang di UPTD maupun di kantor pusat (Dispenda), belum menguasai dan memahami peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
Sementara itu ditambahkan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Sulawesi Utara, Aseano G Kawatu, SE MSi, tujuan pelaksanaan bimtek untuk meningkatkan sumber daya manusia PNS di lingkup Dispenda Sulut. Kemampuan ini berkaitan dengan penguasaan aturan perundang-undangan, sehingga dapat dijadikan pedoman atau acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam kerangka peningkatan kinerja personal dan organisasi.(dus)
