Manado – Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Dr Djouhari Kansil meminta agar semua SKPD mempersiapkan rencana umum pengadaan (RUP) sesuai Kepres No. 70 Tahun 2012 yang harus di buat oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) masing-masing SKPD. Penegasan tersebut disampaikannya karena merasa kesal dengan ulah Badan Perencanaan Pembangunan (Bapeda) Sulut, dalam pertemuan rutin Jumat Bersih Bebas Temuan (Jumpa Bete) di ruang Huyula Kantor Gubernur, Jumat (18/01).
“Ibu Ria saya dan pak Sekprov saja tidak tahu anggaran APBN, nanti dikasih tahu,” ujar Kansil kesal.
Hal itu tidak hanya berlaku pada tataran APBDnya saja melainkan dana dekon yang bersumber dari APBN yang ada di beberapa SKPD. Kansil menyayangkan peran Bapeda yang kurang transparan, sehingga beberapa programpun tidak ketahuinya dalam setiap pengelolaan.
Karenanya Kansil meminta Bapeda membuat tim TEPA dan semua SKPD memasukan program kegiatan yang ada, agar setiap minggu bisa dimonitor penggunaan anggaran yang ada dimana, harus kita kelola degan baik, sehingga bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi Sulut.
Ia berharap Kepala SKPD segera melakukan konsolidasi dengan seluruf staf yang ada, termasuk peran Sekretaris SKPD dalam membantu agar pekerjaan itu tidak terkesan berjalan sendiri-sendiri melainkan berjalan bersama dalam satu tim work yang kuat. (Jrp)
