Manado – Wakil Gubernur Sulawesi Utara Dr. Djouhari Kansil, secara resmi membuka rapat kerja Gubernur tentang dekonsentrasi dan tugas pembantuan, di hotel Sintesa Peninsula Manado. Rapat yang diselenggarakan langsung oleh Biro Pemerintahan dan Humas Setdaprov Sulut tersebut dihadiri oleh para Bupati dan Walikota se Sulut, unsur Forkpimda Sulut, Dirjen Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri RI Dr. I Made Suwandi, Direktur Dekonsentrasi dan Kerjasama Ditjen PUM Dr. Sirajudin Nonci, instansi vertical, serta SKPD terkait Pemprov Sulut.
Kansil menegaskan bahwa untuk menjawab peluang sekaligus ruang gerak yang diakibatkan oleh reformasi, pihak pemerintah maupun para stakeholder harus semakin sensitive dan responsive terhadap peluang dan tantangan yang ada. Tindakan responsive yang dimaksud antara lain mampu melakukan terobosan, pemikiran kreatif dan inovatif, serta memiliki wawasan futuristik, sistemik, dan antisipatif dalam meminimalisir resiko optimalisasi berbagai sumber daya potensial sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.
“Baik pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota harus terus bersinergi dalam berbagai program pemerintahan. Jangan lari dari aturan,” tegas mantan Kadis Diknas Sulut tersebut.
Salah satu sinergitas yang harus terus diperhatikan pihak Kabupaten/Kota dan Provinsi yakni menyangkut upaya pengurangan resiko dan antisipasi dampak bencana dengan memperhatikan strategi implementatif mulai dari tahap pra bencana, tanggap darurat, pasca bencana, monitoring dan evaluasi, sampai tahap implementasi kebijakan penanggulangan bencana.
“Saya mengharapkan konsistensi dari Pemerintah Kabupaten/Kota dalam upaya pencapaian tertib administrasi di bidang kependudukan dan catatan sipil termasuk suskses penyelenggaraan e-KTP dan juga upaya penyelesaian permasalahan batas yang sampai saat ini masih menjadi polemik,” ujar Kansil. (jrp)
