Manado – Isu reshuffle sedang berhembus, memang barangkali jika Jokowi terpilih lagi maka itu bisa terjadi. Tapi intervensi partai pengusung Jokowi untuk menempatkan orangnya, diperkirakan tetap ada.
Menurut Dr. Jerry Massie, PhD, Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies, semasa era Presiden SBY 5 kali melakukan perombakan kabinet sedangkan Jokowi 4 kali.
“Dalam sejarah ada 26 kali terjadi reshuffle. Dimasa mendiang Presiden Gusdur 3 kali terjadi perombakan kabinet, di era Soeharto jarang terjadi hal demikian,” jelas Jerry Massie kepada BeritaManado.com, Selasa (14/5/2019) malam.
Lanjut Jerry Massie, memang untuk merombak kabinet harus memakai rumus punisment and reward serta wrong man and right man, rigth place and wrong place.
Kerap Menteri yang ditempatkan bukan expert atau ahli di bidang tersebut. Sebagai contoh pengangkatan Ignatius Jonan duduk di posisi Menteri ESDM tidak tepat lantaran Jonan bukan ahli di bidang itu.
“Khusus ESDM pakarnya misal politisi Nasdem Kurtubi. Beliau mulai pendidikan di bidang ini. Luhut Panjaitan juga bagi saya kemaritiman bukan ahlinya lantaran beliau berlatar belakang perwira TNI. Kan ada Aprilani pakar maritim Indonesia atau Chandra Motik pakar hukum maritim. Jadi menteri jangan hanya menguasai teoritis tapi praktikal juga,” tandas Massie.
Begitu pula, menurut Jerry Massie, Menteri BUMN Rini Soemarno yang dinilai gagal mengangkat Kementerian BUMN. Dibandingkan 2017, angka tersebut melonjak 47,5 persen realisasinya sebesar Rp1.623 triliun.
“Sementara kalau dihitung dengan memasukkan dana pihak ketiga, secara total, utang perusahaan negara tercatat mencapai Rp5.613 triliun atau meningkat 16,2 persen dibandingkan realisasi tahun sebelumnya Rp4.830 triliun,” ungkap Massie.
Terkait penangkapan Dirut PLN Sofyan Basir. Utang PLN tercatat Rp.543 Triliun hingga akhir triwulan III 2018. Jumlah ini meningkat 16,5 persen. Belum lagi BUMN beberapa aset dikuasai asing contoh 12 persen batubara.
“Padahal dalam UUD 1945 Pasal 33, menyatakan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai negara, dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” tutur Massie.
Jerry Massie mengungkapkan salah-satu menteri yang perlu di-reshuffle adalah Menteri Agama Lukman Saifuddin yang dalam ruangannya ditemukan Rp.200 Juta. Selanjutnya Menteri Perdagangan dalam ruangan kerja ditemukan surat gratifikasi Bowo Sidik. Bahkan Menpora yang anak buahnya terlibat kasus suap dari KONI.
“Nah, untuk menciptakan good and clean goverment maka 3 menteri ini perlu diganti. Menteri agama sebaiknya Ketua PBNU Said Aqil Siradj,” jelas Massie.
Jerry Massie juga memberi catatan terhadap Menko Ekonomi Darmin Nasution, Mendag Enggartiasto Lukito bahkan Menteri KKP 1Susi Pudjiastuti. Wisdom is the best policy, kebijaksanaan adalah kebijakan terbaik.
“Sukses memimpin Kementerian Perikanan Kelautan bukan hanya sampai membakar dan menenggelamkan 488 kapal asing saja. Tapi peningkatan kualitas ekspor ikan laut dan menciptakan kesejahtraan bagi nelayan. Menteri perdagangan harus menguasai bahasa asing salah-satu syaratnya,” tukas Massie.
Jerry Massie menyontohkan di zaman Presiden SBY ada Gita Wiryawan dan Mari Elka Pangestu yang ahli di bidang masing-masing. Menteri Keuangan Sri Mulyani, usul Jerru Massie, dapat dipindahkan ke Kemendag. Menteri Perdagangan kegagalannya di impor 2 juta ton pangan yang kurang berpihak pada petani.
“Padahal stok kita cukup untuk kebutuhan khusus beras 2,4 juta ton, kenapa mau impor? Jangan sampai ada kartel atau mafia pangan yang bermain. Padahal impor ini ditentang Kepala Bulog Budi Waseso,” tegas Massie.
Selain itu, mata uang dollar yang tak mampu bertahan di posisi Rp13 ribu tapi terus di posisi Rp14.400, menurut Jerry Massie menjadi bukti kegagalan Menkeu Sri Mulyani.
“Beliau dapat penghargaan dari IMF atau World Bank, pantaslah karena Indonesia berutang pada World Bank cukup besar.
Misalkan China, kita berhutang pada negeri Ginseng ini, sedangkan uang tersebut hutang China dari World Bank dipinjamkan pada kita atau istilahnya saver invesment,” terang Massie.
Menurut Jerry Massie, Sri Mulyani spesialisasi bukan di makro dan mikro apalagi di finance or financing tapi menajemen transportasi.
“Menurut saya mencari Menkeu jangan memiliki paham neo liberal, ini bahaya!
Bagaimana menteri terbaik jago utang?” Tegas Massie.
Diungkapkan Jerry Massie, hingga Febuari 2019 utang luar negeri Indonesia menembus US$ 388,7 Miliar atau naik 8,81 persen secara tahunan (year-on-year/YoY). Jika di-rupiah-kan total utang luar negeri mencapai Rp5.480 Triliun (asumsi kurs US$ 1 = Rp14.100).
“Sri Mulyani bagusnya dicopot dari Menteri Keuangan digeser ke Mendag. Pasalnya dia cerdas berbahasa asing,” kata Massie.
Menurut Jerry Massie, menteri paling unggul khususnya di bidang ekonomi ada pada era Presiden Soeharto.
“Presiden Soeharto menempatkan para pakar diantaranya Widjojo Nitisastro, Ali Wardhana, Radius Prawiro, JB Sumarlin, hingga Marie Muhammad, adalah orang-orang yang memahami ekonomi Indonesia,” ujar Massie.
Menteri lain yang perlu di-reshuffle, lanjut Massie, adalah Menteri Perhubungan karena sampai sekarang tak dapat mengendalikan harga tiket pesawat. Bagian izin beroperasi Kemenhub punya peran.
Kalau perlu Ignasius Jonan dikembalikan ke Kemenhub biar departemen ini lebih maju.
“Tagar #PecatBudiKarya pak Jokowi harus mendengar suara publik. Tidak mungkin kinerjanya baik mau disuruh pecat, kan aneh! Untuk memperkuat kabinet Jokowi menteri yang diangkat harus diseleksi ketat mulai dari fit and proper test sampai uji kepatutan dan kelayakan,” pungkas Massie.
(JerryPalohoon)
