Manado, BeritaManado.com — Kebijakan ekonomi Amerika Serikat memberi dampak pada menurunnya pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Dilansir dari Suara.com jaringan BeritaManado.com mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla atau yang akrab disapa JK mengatakan bahwa turunnya pertumbuhan ekonomi Indonesia bukan salah Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, kondisi ekonomi saat ini sangat dipengaruhi oleh kondisi global, terutama kebijakan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
JK menyebut kalau kebijakan trump yang menaikan Tarif Resiprokal terhadap produk-produk internasional yang ingin masuk ke Amerika justru bisa jadi senjata makan tuan.
“Trump belum paham, justru kebijakan tarif tinggi itu akan membebani sendiri rakyat USA dalam mengonsumsi produk-produk China dan negara lain yang selama ini membanjiri USA dengan harga terjangkau. Sebuah kebijakah bunuh diri,” kata JK saat pidato dalam acara Meet the Leaders di kampus Universitas Paramadina, Jakarta, ditulis Minggu (25/5/2025).
Kebijakan Trump itu akhirnya memperparah Trade War yang turut mempersulit kondisi semua negara di dunia.
Meski begitu, menurut JK, Indonesia sebetulnya tidak terlalu dirugikan dengan kebijakan Trump.
Meski efeknya tetap ada, namun sebenarnya kecil karena ekspor Indonesia ke Amerika hanya 10 persen.
Akibat kekacauan politik dan ekonomi dunia, menyebabkan pertumbuhan ekonomi global turun dari semula 3,7 menjadi hanya 2,8 persen dalam waktu dua bulan kebijakan tarif Trump dikeluarkan.
Penurunan ekonomi global itu pun berdampak pula pada Indonesia yang pertumbuhan jadi melambat.
Dari rencana 5,2 persen pertumbuhan ekonomi menjadi hanya 4,8 persen.
Ditambah adanya hutang menumpuk dan defisit tinggi akibat periode pemerintahan sebelumnya, akhirnya jalan efisiensi diambil oleh pemerintah Prabowo saat ini.
Kondisi itu, menurut JK, tidak sepenuhnya salah Prabowo.
“Bukan salah Prabowo, tapi itu akibat ekonomi dunia dan juga kebijakan pemerintahan masa lalu yang berakibat terjadi efisiensi di mana-mana,” tuturnya.
JK melihat, dampak dari efisiensi itu mengakibatkan banyak program pemerintah tidak berjalan baik.
Selain itu, terjadi penurunan daya beli masyarakat, konsumsi semakin melambat, PHK terjadi di mana-mana.
Situasi seperti itu dinilai bernahaya karena perekonomian tumbuh dari konsumsi masyarakat dalam negeri.
Di sisi lain, konsumsi bisa tumbuh baik apabila adanya produktivitas ekonomi.
Hal lainnya juga berdampak buruk, imbuh JK, aksi premanisme yang makin tumbuh subur.
Menurutnya, tindakan premanisme itu jadi marak akibat lemahnya faktor ekonomi.
“Premanisme yang tumbuh subur juga dampak tidak langsung oleh sebab kemunduran ekonomi yang berperanguh pada ekonomi rakyat banyak. Preman memang perlu diatasi, tapi penyebab utamanya harus diselesaikan, yaitu pengangguran massal,” ujarnya.
Ekonomi RI Melambat Gara-Gara Pelanggaran HAM?
Diberitakan sebelumnya, Dosen Sosiologi Universitas Negeri Jakarta (UNJ), sekaligus aktivis 98 Ubedilah Badrun mengungkap korelasi antara pertumbuhan ekonomi dengan penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu.
Dia berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia yang melambat, memiliki korelasi dengan masih banyaknya kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang belum dituntaskan oleh pemerintah.
Berdasarkan laporan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2025 berada di angka 4,87 persen, melambat dibandingkan kuartal sebelumnya yang masih tumbuh 5,02 persen.
Ubed menyebut, setelah 27 tahun reformasi, seharusnya Perekonomian Indonesia membaik.
Namun, situasi saat ini tidak seperti yang diharapkan, ketika dirinya ikut aksi menggulingkan Soeharto pada 1998 lalu.
Saat Soeharto tumbang, Indonesia diyakininya masih memiliki sumber daya alam yang melimpah seperti nikel hingga emas.
“Jadi bayangan kita, kita akan mengalami episode negara maju setelah 25 tahun. Apa argumennya? Karena studi-studi tentang pembangunan sebuah negara di banyak negara di dunia, setiap 25 tahun, ketika negara bekerja dengan benar itu akan mengalami kemajuan,” kata Ubed saat diskusi ‘Refleksi Reformasi: Soeharto Pahlawan atau Penjahat HAM?’ di Jakarta, Sabtu, 24 Mei 2025.
Dia mencontohkan Korea Selatan, 27 tahun yang lalu menjadi salah satu negara miskin.
Namun, mereka berhasil keluar dari keterpurukannya.
Dia mengungkap penyebab pertumbuhan ekonomi Indonesia yang melambat.
“Pertanyaannya mengapa secara ekonomi kita stagnan? Ini pertanyaan penting. World Economic Forum itu melakukan riset, mereka mewawancarai para pemodal sehat di dunia. Lalu jawaban mayoritas mengatakan, kami tidak akan investasi di negara yang korupsinya merajalela.”
“Kami tidak akan investasi di negara yang pelanggaran HAM-nya masih luar biasa. Kami juga tidak akan investasi di negara yang tidak menjalankan good governance dan clean governance,” kata Ubed.
Ubed menyebut bahwa tidak akan mungkin Ekonomi Indonesia tumbuh, bila tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih tak diterapkan.
Ekonomi Indonesia akan melambat apabila korupsi masih merajalela. Begitu juga dengan situasi demokrasi yang semakin menyempit.
“Pertanyaannya, ini kenapa terjadi? Pertama memang karena tidak ada supremasi hukum untuk menegakkan perkara-perkara penting sebagai peristiwa masa lalu, termasuk HAM. Sebagai bangsa Kita membawa cacat bawaan, yang sangat sulit dunia internasional percaya,” kata Ubed.
(Erdysep Dirangga)
