TOMOHON, beritamanado.com – Program Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan (P2KKP) yang saat ini menjadi program kotaku merupakan program pemerintah yang dilaksanakan untuk mewujudkan lingkungan pemukiman di perkotaan yang layak huni dan berkelanjutan.
Hal tersebut diungkapkan Walikota Tomohon Jimmy Eman SE Ak saat membuka lokakarya penyepakatan hasil baseline 100-0-100 dan sosialisasi program kotaku Kota Tomohon di aula lantai III kantor walikota, Rabu (20/07/2016).
“Program kotaku bermaksud membangun kemandirian masyarakat dan pemerintah daerah dalam menanggulangi permasalahan kawasan permukiman kumuh dengan melakukan perubahan di masyarakat dan pemerintah daerah menuju tatanan keberdayaan, kemandirian,” katanya.
Diungkapkannya, program ini dikandung maksud untuk meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di kawasan kumuh perkotaan dalam mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Tomohon Ir Enos Pontororing MSi mengatakan kegiatan ini merupakan sosialisasi dan diseminasi hasil baseline tingkat kelurahan kepada para stakeholder, sekaligus adanya dukungan dari berbagai pihak untuk mewujudkan harmonisasi penyelenggaraan program penanganan kawasan permukiman kumuh sampai pada proses alih kelola kepada pemerintah daerah dengan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dari bawah (bottom up planning) sampai pada implementasi kegiatan. (ray)
TOMOHON, beritamanado.com – Program Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan (P2KKP) yang saat ini menjadi program kotaku merupakan program pemerintah yang dilaksanakan untuk mewujudkan lingkungan pemukiman di perkotaan yang layak huni dan berkelanjutan.
Hal tersebut diungkapkan Walikota Tomohon Jimmy Eman SE Ak saat membuka lokakarya penyepakatan hasil baseline 100-0-100 dan sosialisasi program kotaku Kota Tomohon di aula lantai III kantor walikota, Rabu (20/07/2016).
“Program kotaku bermaksud membangun kemandirian masyarakat dan pemerintah daerah dalam menanggulangi permasalahan kawasan permukiman kumuh dengan melakukan perubahan di masyarakat dan pemerintah daerah menuju tatanan keberdayaan, kemandirian,” katanya.
Diungkapkannya, program ini dikandung maksud untuk meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di kawasan kumuh perkotaan dalam mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Tomohon Ir Enos Pontororing MSi mengatakan kegiatan ini merupakan sosialisasi dan diseminasi hasil baseline tingkat kelurahan kepada para stakeholder, sekaligus adanya dukungan dari berbagai pihak untuk mewujudkan harmonisasi penyelenggaraan program penanganan kawasan permukiman kumuh sampai pada proses alih kelola kepada pemerintah daerah dengan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dari bawah (bottom up planning) sampai pada implementasi kegiatan. (ray)