”Mencurigakan, dan Memberi Peluang Terjadi Korupsi”
MANADO – Ini baru menarik, kembali berbagai kalangan menyoal pungutan tanpa kwitansi di Fakultas Hukum (FH) Unsrat. Informasi yang diperoleh beritamanado, sudah tiga tahun terakhir di Fakultas Hukum ada pungutan kepada mahasiswa baru hingga Rp15 juta, berdalih uang pembangunan.
Pungutan ini kata Jeverson Petonengan SH MH, Wakil Sekretaris DPC Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Manado, sesuai informasi, dan fakta-fakta yang dia temukan di lapangan mencurigakan, karena mahasiswa yang membayar tidak memperoleh kwitansi.
”Saya juga mendapat informasi kalau ada kerabat, maka uang pembangunan itu bisa ditekan antara Rp5 juta, bahkan bisa turun sampai Rp3 juta, ”ujar pengacara muda Sulut ini, siang tadi.
Dia mengatakan, kalau praktik ini yang terjadi, maka kedepan tidak ada lagi anak petani yang menjadi sarjana dan sukses setelah kuliah di Unsrat. ”Sekarang banyak adik-adik yang mau kuliah di Unsrat, langsung beralih ke swasta karena tidak mampu lagi. Membayangkan masuk Unsrat aja mereka sudah enggan, karena memang secara keuangan tidak terjangkau lagi, ”ujar Jeverson meyakinkan.
Jeverson menyatakan, menurunnya lulusan SMA yang masuk ke Unsrat, karena uang SPP terus dinaikkan tanpa mempertimbangkan tingkat ekonomi orangtua calon mahasiswa.
Dia juga menambahkan, bahwa transparansi pembayaran SPP, dan uang pembangunan yang tidak diikuti dengan kwitansi pembayaran sangat mencurigakan, dan membuka cela korupsi.
Adanya pungutan-pungutan liar yang kurang mendapatkan pengawasan dari pimpinan. ”Semua ini membuat Unsrat menjadi jauh dari Exellence University yang merupakan konsep rektor Unsrat, ”tukasnya. (bom)
