Bitung – Berty Lumempouw mengingatkan jajaran Pemkot agar berhati-hati dalam menggunakan anggaran untuk membiayai rombongan penjemputan penghargaan Adipura ke Jakarta. Mengingat menurut Lumempouw, hampir setiap tahunnya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI menyatakan biaya yang digunakan untuk melakukan penjemputan Adipura selalu menjadi temuan karena dianggap salah peruntukkan.
“Jangan sampai itu kembali terulang, karena LHP tahun 2010 dan 2011 menemukan adanya salah penggunaan anggaran hanya karena dana dialokasikan untuk membiayai perjalananan rombongan ke Jakarta menjemput Adipura,” kata Lumempouw, Senin (10/6).
Menurutnya, berdarkan LHP 2010 dan 2011, BPK mencatat ada ratusan hingga miliaran rupiah anggaran yang tesedot untuk memiayai penjemputan Adipura ke Jakarta. Dan hal tersebut dianggap hanya memboroskan anggaran, yang ujung-ujungnya menjadi temuan BPK RI.
“Ditengah kondisi saat ini, yang tidak lama lagi pemerintah pusat akan menaikan harga BBM justru Pemkot masih saja melakukan pemborosan keuangan yang seharusnya tidak perlu terjadi,” katanya.
Kata dia, penjemputan Adipura hampir setiap tahun harus dilakukan dengan rombongan yang begitu banyak jumlahnya. Belum lagi kegiatan penyambutan di daerah yang semuanya mengeluarkan biaya tidak sedikit.
“Berdasarkan temuan LHP BPK yang menggunakan dana Bansos salah peruntukan sudah ratusan juta, belum lagi plot anggaran lewat APBD SKPD dalam rangka menunjang kegiatan Adipura,” katanya.
Sebetulnya menurut aktivis Kota Bitung yang kini berdomisili di Jakarta, itu tidak perlu terjadi ditengah tengah kondisi saat ini. “Kan bisa dibuat secara sederhana, penjemputan ke Jakarta saja tidak perlu rombongan, cukup 5 orang saja yang mewakili dan di daerah cukup ibadah syukur sederhana saja. Toh masyarakat Kota Bitung sudah tahu tiap tahun pasti dapat adipura,” jelasnya.
Ia menyarankan agar keberhasilan mendapatkan Adipura cukup dipublikasikan lewat media. Dan Pemkot lebih fokus mengantisipasi dampak kenaikan BBM serta dana Bansos lebih baik dipakai utk membantu kegiatan UKM.
“Atau dana Bansos dipergunakan untuk membayar sertifikasi guru-guru, kalaupun nantinya ada temuan masih lebih berguna ketimbang kegiatan-kegiatan yang tidak jelas dan tidak menyentuh secara langsung ke masyarakat,” katanya.(enk)
Bitung – Berty Lumempouw mengingatkan jajaran Pemkot agar berhati-hati dalam menggunakan anggaran untuk membiayai rombongan penjemputan penghargaan Adipura ke Jakarta. Mengingat menurut Lumempouw, hampir setiap tahunnya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI menyatakan biaya yang digunakan untuk melakukan penjemputan Adipura selalu menjadi temuan karena dianggap salah peruntukkan.
“Jangan sampai itu kembali terulang, karena LHP tahun 2010 dan 2011 menemukan adanya salah penggunaan anggaran hanya karena dana dialokasikan untuk membiayai perjalananan rombongan ke Jakarta menjemput Adipura,” kata Lumempouw, Senin (10/6).
Menurutnya, berdarkan LHP 2010 dan 2011, BPK mencatat ada ratusan hingga miliaran rupiah anggaran yang tesedot untuk memiayai penjemputan Adipura ke Jakarta. Dan hal tersebut dianggap hanya memboroskan anggaran, yang ujung-ujungnya menjadi temuan BPK RI.
“Ditengah kondisi saat ini, yang tidak lama lagi pemerintah pusat akan menaikan harga BBM justru Pemkot masih saja melakukan pemborosan keuangan yang seharusnya tidak perlu terjadi,” katanya.
Kata dia, penjemputan Adipura hampir setiap tahun harus dilakukan dengan rombongan yang begitu banyak jumlahnya. Belum lagi kegiatan penyambutan di daerah yang semuanya mengeluarkan biaya tidak sedikit.
“Berdasarkan temuan LHP BPK yang menggunakan dana Bansos salah peruntukan sudah ratusan juta, belum lagi plot anggaran lewat APBD SKPD dalam rangka menunjang kegiatan Adipura,” katanya.
Sebetulnya menurut aktivis Kota Bitung yang kini berdomisili di Jakarta, itu tidak perlu terjadi ditengah tengah kondisi saat ini. “Kan bisa dibuat secara sederhana, penjemputan ke Jakarta saja tidak perlu rombongan, cukup 5 orang saja yang mewakili dan di daerah cukup ibadah syukur sederhana saja. Toh masyarakat Kota Bitung sudah tahu tiap tahun pasti dapat adipura,” jelasnya.
Ia menyarankan agar keberhasilan mendapatkan Adipura cukup dipublikasikan lewat media. Dan Pemkot lebih fokus mengantisipasi dampak kenaikan BBM serta dana Bansos lebih baik dipakai utk membantu kegiatan UKM.
“Atau dana Bansos dipergunakan untuk membayar sertifikasi guru-guru, kalaupun nantinya ada temuan masih lebih berguna ketimbang kegiatan-kegiatan yang tidak jelas dan tidak menyentuh secara langsung ke masyarakat,” katanya.(enk)