Manado – Ada rutinitas menarik jelang akhir tahun, yaitu para Kepala Daerah dan Wakil serta Birokrat terkesan sangat sibuk mempersiapkan administrasi guna mengantisipasi audit dari BPK RI, dimana hal ini dalam rangka mengejar opini WTP dari BPK.
Opini WTP seperti hal maha penting sampai-sampai terkesan hal-hal lain menjadi nomer dua.
Memang sah-sah saja memposisikan opini WTP menjadi penting, namun musti diingat bahwa memperoleh opini WTP dari BPK RI tidak bisa diartikan tidak terjadi penyimpangan atau bahkan terjadi korupsi.
Dalam setiap penyampaian hasil akhir tentang opininya, Kepala Perwakilan BPK biasanya juga menyatakan bahwa ada kendala dalam melakukan audit karena ada keterbatasan waktu dan tenaga sehingga tidak bisa melakukan audit menyeluruh.
Bahkan jika diikuti, Pemerintah Kabupaten/Kota yg tidak mendapat opini WTP atau WTP-DPP biasanya terkendala dalam masalah klasik, yaitu pengelolaan aset.
Terkait WTP, sebaiknya jangan terlalu “didewakan” karena ada fakta kalau WTP tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan rakyat yang merupakan parameter utama jika menilai kesuksesan seorang Pemimpin.
Percuma dapat WTP kalau yang jelas-jelas berpengaruh langsungn kepada masyarakat seperti prinsip efisiensi anggaran dan skala prioritas program tidak diwujudkan atau tergambar dalam penyusunan mata anggaran di APBD.
Oleh: Taufik Tumbelaka
Editor: Rizath Polii
