Manado – “Program-program kesehatan yang digelantorkan oleh pemerintah melalui Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (Jamkeskin) dan telah ditingkatkan menjadi Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) hingga saat ini belum berjalan dengan baik, karena masyarakat disibukkan dengan banyaknya administrasi yang harus dipenuhi. “Sudah miskin, ditimpah pula dengan birokrasi yang kompleks,” ujar Solehan Sekretaris Komisi II DPRD Kota Metro Lampung.
Menurut Solehan, sering program-program untuk jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin, pada pengimplementasiannya di lapangan tidak meng-cover atau menyentuh terhadap masyarakat miskin. “Masyarakat miskin kita harus ketar-ketir untuk melengkapi administrasi, atau teman-teman eksekutif kita dilatih untuk membodohi kita (DPRD),” ujar Solehan menanggapi fit back dari masyarakat yag mengeluh terhadap jaminan kesehatan di kota Metro Lampung.
Menanggapi permasalahan tersebut, legislator Ketua Komisi D DPRD Kota Manado Richard Sualang menyampaikan bahwa awalnya kota Manado juga mengalami seperti yang dialami kota Metro Lampung. “Dari pengalaman yang kami dapati, sering terjadi kesalahan pada saat pendatan masyarakat miskin. Data tersebut diambil oleh kepala lingkungan atau dinas sosial, baru diserahkan ke pihak asuransi tetapi tetap ada masyarakat yang tidak terdata,” tuturnya.
“Titik permasalahan ada pada saat pendataan, jadi sebaiknya dinas sosial dapat mendata jumlah masyarakat miskin dengan baik atau bisa juga dengan surat keterangan yang dapat dipergunakan selain sebagai jaminan kesehatan tetapi dapat juga digunakan untuk keringanan pembayaran SPP bagi siswa atau mahasiswa yang kurang mampu,” ungkap Sualang. (cha)
