Bitung—Instruksi Walikota Bitung, Hanny Sondakh kepada pengguna mobil dinas untuk beralih menggunakan BBM jenis premium ke pertamax rupanya membawa dampak lain. Buktinya, saat ini sejumlah SKPD harus memutar otak untuk mendapatkan anggaran tambahan semenjak kebijakan tersebut diberlakukan karena harga BBM jenis pertamax jauh lebih mahal jika dibandingkan dengan premium.
“Dana untuk BBM di SKPD kami tidak mencukupi lagi semenjak instruksi beralih ke premium diberlakukan. Karena dalam APBD telah diplot harga BBM sesuai dengan harga premium Rp4500 perliter sedangkan pertamax Rp9900 perliter,” kata seorang staf di salah satu SKPD yang meminta identisanya dirahasiakan.
Otomatis saja, menurutnya, pihaknya harus mencari cara agar ada dana tambahan untuk menutupi kekurangan biaya BBM. Mulai dari mencari pos anggaran yang belum digunakan dengan harapan akan mendapat pergantian dalam APBD Perubahan nantinya.
“Kami tau mengambil anggaran dari pos anggaran lain salah, tapi apa boleh buat pimpinan telah mengitruksikan untuk beralih ke pertamax jadi harus diikuti. Semoga saja di APBD Perubahan nantinya anggaran yang telah digunakan untuk pembelian pertamax bisa diganti,” katanya.
Hal senada juga dialami sekertariat DPRD Kota Bitung. Dimana menurut Kabag Umum DPRD Kota Bitung, Billy Mamentu, pihaknya harus mengambil kebijakan dengan menggunakan anggaran yang belum digunakan untuk menutupi biaya BBM.
“Itupun kalau memang nantinya anggaran BBM kita sudah tidak mencukupi, karena dari perhitungan anggaran BBM kita masih mencukupi hingga penetapan APBD Perubahan nantinya,” kata Mamentu.
Mamentu sendiri mengaku saat ini anggaran BBM di DPRD Kota Bitung tinggal 50 persen dari anggaran yang ada. Dan anggaran tersebut diperkirakan akan mencukupi kendati anggaran BBM mengalami pembengkakan hingga 50 persen.
“Semoga penetapan APBD Perubahan bisa tepat waktu, jika tidak maka tentu kita tidak tahu harus menggunakan anggaran yang mana untuk BMM,” katanya.(enk)
