Jakarta, BeritaManado.com – Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV PDI Perjuangan (PDIP) menghasilkan sembilan poin rekomendasi eksternal di sisi pangan.
Poin-poin rekomendasi Rakernas yang dilaksanakan di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, selama tiga hari, Jumat (29/9/2023) hingga Minggu (1/10/2023), dibacakan oleh Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto.
Melansir Suara.com jaringan BeritaManado.com, dalam penutupan Rakernas IV PDIP, kata Hasto, telah membahas tentang kedaulatan pangan dengan memanfaatkan keanekaragaman hayati sampai budidaya, demi mewujudkan kedaulatan pangan.
Rakernas IV PDIP pun merekomendasikan pokok-pokok kebijakan kedaulatan pangan Indonesia.
Poin pertama adalah pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai sumber pangan secara keberlanjutan, melalui diversifikasi pangan lokal.
“Kedua, peningkatan budidaya pertanian dan kualitas produksi pangan melalui riset dan inovasi yang dihasilkan BRIN yang berdampak bagi peningkatan kesejahteraan petani, nelayan, dan produsen pangan lainnya, melalui penetapan harga dasar produk pangan penting dan perlindungan harga di tingkat produsen,” kata Hasto.
Untuk poin ketiga, kata dia, merekomendasikan tentang konsistensi pelaksanaan perlindungan lahan-lahan pertanian produktif dari alih fungsi lahan.
Lanjut dikatakannya, kebijakan moneter, fiskal, dan akses pembiayaan bagi petani, nelayan, dan produsen pangan lainnya menjadi poin keempat rekomendasi.
Dalam poin kelima rekomendasi, Hasto menekankan tentang peningkatan teknologi pengolahan atau hilirisasi, komoditas pangan secara produktif, efisien, berdaya saing, dan berkelanjutan dengan dukungan riset dan inovasi.
Lalu poin keenam, pembangunan Infrastruktur dan sarana produksi pangan secara tepat dan terintegrasi.
Sementara poin ketujuh menyebut soal sinergisitas kebijakan pembangunan pangan antara pemerintah pusat dan daerah terutama dalam pelaksanaannya.
Sedangkan poin kedelapan adalah pemberlakuan bea masuk terhadap impor pangan untuk melindungi komoditas dan produk pangan dalam negeri, dan menggunakannya bagi kebutuhan pembiayaan riset dan inovasi untuk peningkatan produksi pangan nasional secara keberlanjutan.
Adapun dalam kesempatan itu, Hasto menjelaskan soal rekomendasi eksternal tersebut, di mana poin kedua berisi perintah kepada tiga pilar PDIP menerapkan terlebih dahulu kebijakan politik tentang kedaulatan pangan.
“Rakernas IV Partai mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk menempatkan penguasaan ilmu pengetahuan, riset dan inovasi sebagai prioritas melalui program-program konkret beserta target pencapaian dalam jangka waktu tertentu guna mengurangi ketergantungan pangan impor seperti gandum, beras, kedelai, jagung, garam, gula, daging, buah-buahan, sayur-sayuran, bawang putih dan lain- lain,” tutur Hasto.
Ia melanjutkan Rakernas IV membahas pentingnya penelitian dan pengembangan bibit unggul di sektor pertanian.
“Rakernas IV Partai merekomendasikan pentingnya penelitian dan pengembangan bibit dan benih unggul di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Kegiatan riset dan inovasi ini menjadi bagian dari tanggung jawab BRIN dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi ataupun lembaga penelitian lainnya baik dibawah koordinasi pemerintah maupun swasta,” ujarnya.
Sementara di poin kelima dan keenam, Hasto menyebut bahwa Rakernas IV PDIP membahas soal perlunya dukungan ke petani dan BRIN demi mewujudkan kedaulatan pangan.
“Rakernas IV Partai mendukung dan memfasilitasi pengembangan benih, teknologi dan inovasi yang dilakukan petani dan melindungi petani dari upaya kriminalisasi melalui reformasi peraturan perundang-undangan,” katanya.
“Rakernas IV Partai mendukung upaya BRIN dalam melakukan pendataan jenis Tanaman Pangan Indonesia yang saat ini telah mencapai 2.000.000 varietas, dan mendorong pembangunan Pusat Data Pangan Indonesia termasuk keanekaragaman flora, fauna, dan sumber pangan lainnya baik dari darat maupun laut,” sambungnya.
Rekomendasi selanjutnya, kata Hasto, membahas tentang perlunya pemetaan lahan dan membentuk Bank Pertanian demi mewujudkan kedaulatan pangan.
“Rakernas IV Partai merekomendasikan pemerintah untuk membuat pemetaan lahan dan regulasi khusus yang berkaitan dengan zonasi lahan subur yang diperuntukan sebagai lahan pertanian dan mencegah terjadinya alih fungsi lahan serta memberikan insentif pajak bumi terhadap lahan produktif untuk tanaman pangan,” ujarnya.
“Rakernas IV Partai merekomendasikan pemerintah untuk membentuk atau mengalihfungsikan bank milik pemerintah menjadi Bank Pertanian guna meningkatkan akses pembiayaan kepada petani dan nelayan, serta menugaskan BUMN yang bergerak di bidang penelitian, pengembangan produk-produk pertanian, dan pengembangan alat-alat pertanian bagi peningkatan produktivitas sektor pertanian. Berkaitan hal tersebut PDI Perjuangan mendorong perubahan Undang-undang dan peraturan perundangan lainnya bagi landasan kebijakan kedaulatan pangan,” sambungnya.
Sedangkan rekomendasi eksternal Rakernas IV yang terakhir, kata dia, menyinggung soal perlunya kesinambungan pembangunan infrastruktur sektor pangan era Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres RI Maruf Amin.
“Kesembilan, Rakernas IV Partai menempatkan seluruh kemajuan pembangunan infrastruktur pangan yang telah dilakukan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin menjadi landasan utama bagi terwujudnya kedaulatan pangan,” ujar Hasto.
“Seluruh kemajuan pembangunan infrastruktur tersebut akan dilanjutkan oleh PDI Perjuangan dan Bapak Ganjar Pranowo,” sambungnya.
(jenlywenur)
