Bitung – Keputusan Kementerian Perhubungan menurunkan kelas Kantor Syahbandar Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kota Bitung mendapat tanggapan dari Perhimpunan Intelektual Kawanua Global (PIKG).
Menurut Sekretaris Badan Pengarah PIKG, Max Wilar, penurunan kelas KSOP Kota Bitung harus dilihat secara obyektif dan tidak menggiring opini publik mencari kambing hitam.
“Adakah otoritas di daerah sudah meningkatkan kondisi obyektif Pelabuhan Bitung? Apakah ada peningkatsn TEUS (cargo) vv yang signifikan sehingga memanggil kapal-kapal datang dan pergi dari Pelabuhan Bitung?,” tulis Max Wilar di akun facebooknya terkait turun kelas KSOP Kota Bitung.
Berikut pendapat Max Wilar yang diunggah di facebook soal turun kelasnya KSOP Kota Bitung;
“Penurunan Otoritas Pelabuhan Bitung dari *Kelas kelas I ke kelas II (Eselon III.a)* oleh Kemenhub dengan Permenhub no. 76 tahun 2018 harus dilihat secara obyektif.
Jangan diasosiasikan “seakan-akan” Pelabuhan Makassar yang menghendaki hal itu supaya tidak ada pesaing.
Penetapan status Otoritas Pelabuhan mengacu pada kondisi obyektif pelabuhan itu.
Seperti kita tahu pelabuhan nomor satu di dunia adalah Rotterdam di Belanda yang kemudian dikalahkan oleh Singapore.
Kenapa hal itu terjadi? Karena Singapore mampu meningkatkan kondisi obyektif pelabuhan Singapore melampaui Rotterdam.
Mari kita perhatikan Pelabuhan Bitung. Adakah otoritas di daerah sudah meningkatkan kondisi obyektif Pelabuhan Bitung? Apakah ada pe ningkatsn TEUS (cargo) vv yang signifikan sehingga memanggil kapal2 datang dan pergi dari Pelabuhan Bitung? Pelabuhan Makassar telah melakukan hal itu secara signifikan sehingga pelabuhan yang ada (Soekarno dan Hatta) tidak memadai lagi. Dibuatlah pelabuhan baru yang kini hampir rampung.
Pelabuhan Bitung telah ditetapkan sebagai logistic hub (IHP) sejak tahun 2012. Apakah sejak 2012 hingga kini ada peningkatan logistik di Pelabuhan Bitung yang memanggil kapal2 datang dan pergi?
Disitu masalahnya. Tidak perlu mencari “kambing hitam” apalagi “menyalahkan pihak lain” yang sesungguhnya disebabkan oleh kealpaan kita sendiri.
Kemajuan Pelabuhan Makassar dengan klaim sebagai logistic hub kawasan Indonesia Timur seyogianya diambil hikmahnya.
Bitung dapat mengklaim sebagai logistic hub untuk wilayah bagian utara kawasan Indonesia Timur.
Persis menurut *Prof. Rudy C. Tarumingkeng* yaitu bagian timur laut Indonesia (Sulut, Gorontalo, Kaltim, Kalut, Malut, Papua Barat dan Papua). Mungkin bisa ditambah Sulteng dan Maluku.
Harus ada kinerja yang mengkonsolidasikan hal itu secara progresif.
Gubernur Sulut disarankan membentuk Tim Kerja Pengembangan IHP Bitung yang saran saya menyertakan Dr. Desi A. Mamahit, MSi (Ketua PMMLTI), Prof. Roy HM Sembel (Ketum PIKG) dan Jeffrey Rawis, SE (Ketum GPPMP).
Hanya dengan kecerdasan yang tak berprasangka buruk, kita mampu mengakselerasi Pelabuhan Bitung ke depan. Silakan perkaya pandangan saya yang sederhana ini (Max Wilar)”.
(*/abinenobm)
