Manado – Anggota DPRD Sulut, James Karinda mengingatkan kepada manajemen perusahaan tidak menggelapkan iuran BPJS yang dipotong dari gaji karyawan. “Masih banyak permasalahan seputar BPJS. Perusahaan potong gaji karyawan tapi tidak di-setor ke BPJS, ini pelanggaran berat dan dapat diproses hukum,” ujar Karinda saat menggelar reses di Kelurahan Teling Atas, Lingkungan 3, Kota Manado, Selasa (3/5/2016) malam.
Sebelumnya, salah-satu warga yang bekerja di salah-satu toko di Jalan Samratulangi mengaku kepada James Karinda bahwa klaim asuransinya ditolak BPJS. Padahal, selama ini dirinya telah meyetor iuran BPJS melalui perusahaan tempat bekerja. “Sudah bayar tapi BPJS bilang belum bayar. Apakah dari perusahaan atau sistem BPJS tidak upgrade. Tapi ketika saya cek online ternyata saldo saya masih nol, tidak tahu salahnya dimana,” terang warga tersebut.
Kondisi belakang kantor gubernur di ruas provinsi Teling Atas yang gelap gulita pada malam hari juga terangkat pada reses James Karinda ini. Diutarakan Kepala Lingkungan 7 Kelurahan Teling Atas, Dolvy Makawena, akibat tidak ada penerangan jalan, ruas jalan di bagian belakang dan samping kantor gubernur rawan kejahatan. “Disitu ada lampu tapi tidak menyala. Daerah kantor gubernur gelap jadi sasaran negatif anak-anak muda. Tadi malam juga ada kasus pencurian karena gelap. Kondisi ini sudah lama tapi tidak pernah diperhatikan pemerintah provinsi, mohon pak Olly Dondokambey mendengar aspirasi kami,” jelas Dolvy Makawena.
Aspirasi lain dari Makawena, soal RSUP Kandou yang kehabisan stok kantong darah ketika dibutuhkan salah-satu pasien. Makawena mempertanyakan ketidaksiapan pelayanan RSUP Kandou. “Ada salah-satu warga masuk rumah-sakit Kandou membutuhkan darah. Ada ingin sumbang darah tapi pihak rumah-sakit Kandou bilang tidak ada kantong darah 250 Cc, akhirnya keluarga pasien ke PMI. Masak rumah-sakit yang memiliki anggaran miliaran rupiah kantong darah 250 Cc saja tidak ada!” Tegas Makawena.
Menerima aspirasi tersebut, anggota DPRD James Karinda berjanji akan menindaklanjutinya. Termasuk fasilitas olahraga di belakang kantor gubernur yang tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. “Memang benar, tadi saya lewat di belakang kantor gubernur gelap gulita padahal di belakangnya ada gereja (GMIM Sion). Juga fasiltas olahraga di bagian belakang dalam kawasan kantor gubernur mestinya dibuka untuk umum bukan khusus pejabat-pejabat saja,” tukas Karinda.
Reses dihadiri Lurah Teling Atas Michael Handoyo, Argo Sangkay pejabat Pemkot Manado, seluruh kepala lingkungan, tokoh masyarakat Raymon Elias, Vox Angelica Choir dan masyarakat umum.
Sementara itu anggota DPRD Sulut dapil Minahasa dan Tomohon, Stefanus Vreeke Runtu (SVR), Rabu (27/4/2016) sore, menggelar kegiatan reses di Desa Tounelet Kecamatan Langowan Barat. Pada kesempatan tersebut SVR menyampaikan beberapa hal penting terkait aspirasi masyarakat setempat. SVR mengatakan, reses bukan kegiatan partai. Jadi tidak adil jika ada oknum-oknum tertentu mengartikan kegiatan tersebut sebagai agenda seseorang dari partai tertentu.
Sejatinya lanjut SVR, meski seorang wakil rakyat itu berasa dari partai tertentu, akan tetapi saat menggelar agenda reses, itu adalah untuk kepentingan masyarakat umum dan bukan pribadi wakil rakyat itu sendiri. “Untuk menindaklanjuti program pembangunan, maka harus dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah desa dan seluruh lapisan masyarakat. Soal aspirasi yang disampaikan hari ini, akan ditindaklanjuti ke Pemprov Sulut jika itu memang menjadi kewenangan provinsi,” kata SVR.
Dari sesi tanya jawab, aspirasi yang disampaikan antara lain adalah perbaikan gorong-gorong yang ada di wilayah setempat, masalah pendidikan, serta fasilitas publik lampu lalu lintas yang sudah tidak berfungsi. Tak ketinggalan juga usulan dari kelompok tani soal bantuan alat mesin pertanian.
Pengalaman pertama menjalani masa reses semenjak dilantik beberapa bulan lalu, anggota DPRD Sulut, Lucia Taoreh menjumpai konstituen di 3 lokasi di Kabupaten Minahasa. Ketiga lokasi yang dikunjungi Lucia Taroreh adalah Desa Mokupa di Kecamatan Tombariri pada Kamis (28/4), Jumat (29/4) di Desa Kapataran Satu Kecamatan Lembean Timur dan Senin (2/5) di Desa Tateli Weru Kecamatan Mandolang.
Harap srikandi PDIP yang selalu tampil vokal di setiap rapat DPRD ini, aspirasi masyarakat dari hasil reses dapat ditindaklanjuti oleh eksekutif sebagai pengambil keputusan. “Mudah-mudahan aspirasi masyarakat yang nantinya disampaikan kepada eksekutif melalui instansi teknis terkait tak sekedar seremonial belaka. Juga harus dipahami masyarakat tidak semua aspirasi menjadi wewenang pemerintah provinsi,” jelas Taroreh. (jerrypalohoon)
