Bitung – Aksi demo yang digelar LSM Kibar di depan Kantor Wali Kota dan DPRD Kota Bitung, Kamis (26/04/2018) lalu menuai pro dan kontra.
Pasalnya, aksi itu mengangkat berbagai persoalan di Kota Bitung seperti kasus PHK massal PT Delta Pasifik Indotuna hingga dugaan kasus korupsi diduga melibatkan Pejabat Pemkot Bitung yang tak jelas penanganannya hingga aksi pornografi salah satu oknum ASN Pemkot.
Kepada sejumlah Wartawan, Sekjen Kibar, Retno Ngesti Budi Utami menyampaikan jika kasus-kasus di Kota Bitung sudah lama menjadi perhatian pihaknya dan telah melakukan investigasi mendalam.
“Dari kajian Kibar banyak kasus hukum di Sulut termasuk Kota Bitung yang tak jelas penanganannya, bahkan terkesan didiamkan penegak hukum,” kata Retno saat menggelar konfrensi Pers, Jumat (27/04/2018).
Cucu mantan Kapolri, Hoegeng Imam Santoso ini menjelaskan, khusus di Kota Bitung, ada milirian uang negara atau uang rakyat yang diduga dikorupsi tapi pengungkapannya tak tuntas hingga kini.
“Kasus Kuala Tembaga saja dugaan kerugian negara mencapai Rp3 miliar, belum lagi kasus sabodam di tiga kecamatan yang kerugiannya mencapai Rp17 miliar, belum lagi kasus-kasus lainnya yang semunya tak jelas penanganannya,” jelasnya.
Belum lagi kata dia, pungli di sejumlah instansi pemerintah yang masih terjadi hingga kini dengan berbagai dalih karena tak ada keseriusan untuk memberantas.
“Akibatnya, masyarakat Kota Bitung yang dirugikan dan itu napak dari kota ini tak tampak ada perubahan dari segi infrastruktur,” katanya.
Hal senada juga disampaikan Presiden Kibar, Andreas R Lasut yang mengaku sedih bercampur tak habis pikir kenapa masyarakat Kota Bitung hanya diam disaat hak-hak mereka dirampas.
“Kami menduga, akibat kasus korupsi kota ini tak ada kemajuan dan itu harus diberantas bersama dengan menuntaskan kasus-kasus lama agar tak menjadi beban generasi mendatang,” kata Andreas.
Putra Kota Bitung ini juga mengatakan, ada 17 item kasus di Kota Bitung yang akan dipresure untuk segera dituntaskan aparat penegak hukum.
Dan kasus-kasus itu kata dia, kuat dugaan melibatkan sejumlah pejabat Pemkot Bitung, baik yang masih aktif menjabat maupun sudah tidak aktif.
“Kami berharap, dengan aksi ini masyarakat Kota Bitung sadar dan membuka mata jangan mau terus-terusan mau ditipu dengan pencitraan,” katanya.
Andreas dan Retno juga mengatakan, Kibar tidak akan berhenti melakukan aksi sampai kasus-kasus itu dituntaskan, karena keduanya menganggap penderitaan masyarakat Kota Bitung akibat korupsi harus segera diakhiri.
“Setelah ini kami akan kembali ke Jakarta melapor ke Mabes hingga MA dan akan kembali dengan aksi demo yang jauh lebih besar,” katanya.
Hadir juga dalam konfrensi Pers itu, Ketua DPT Kibar Kota Bitung, Hais Eki dan Ketua Investigasi Kibar Kota Bitung, Soemarlin Duhe.
(abinenobm)
