Manado – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) masih mempertanyakan pihak BKN dan Kementrian PAN RB terkait ketidak lulusan sejumlah tenaga honorer daerah (honda) dimana beberapa tenaga honda tidak memenuhi kriteria dikarenakan verifikasi tim dari BKN.
Menurut BKD Provinsi tim dari BKN melakukan kekeliruan karena ada tenaga honda yang memenuhi kriteria diberikan TMK (Tidak Memenuhi Kriteria) oleh Tim tersebut. Menurut Kabid Pengadaan dan Pengembangan BKD Olga Saisab seharusnya tim yang melakukan validasi dan verifikasi berkas itu melapor ke pihak Provinsi.
“Dari tanggal 25 Oktober sampai 3 November 2010, terakhir pada tanggal 3 itu harusnya dorangkan melapor sekurang-kurangnya ke Pak Sekprov, tapi ini dorang tidak melapor, selesai tanggal 3 Cuma kase tinggal laporan (data) pa torang. Seandainya tim melapor paling tidak Pak Sekprov (pihak Provinsi) tanya, itu keterangan TMK ini apa? dari delapan ratus sekian Cuma tiga ratus tiga puluh sembilan yang MK terus yang lain-lain TMK karna apa?, itukan persoalankan,” ujar Saisab.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah Roy Marhaen Tumiwa mengatakan pemerintah Provinsi sudah menyiapkan laporan untuk dilaporkan ke pemerintah pusat, khususnya BKN dan Menpan terkait telah melakukan uji publik, dari hasil pengumuman merupakan keputusan dari Kemenpan dan itu sudah dilakukan. Dari hasil itu ternyata ditemukan bahwa ada kejanggalan-kejanggalan yang didapat tidak sesuai data dari instansi atau SKPD dimana honda itu bekerja.
“Dari hasil itu kita temukan ternyata ada permasalahan-permasalahan, seperti kenapa dia diluluskan sedangkan dia sudah tidak lagi tenaga honda kemudian kenapa berubah nama-nama pengumuman awal pada Oktober 2010 itu dinyatakan sudah memenuhi kriteria tetapi setelah diumumkan tahun 2012 tidak memenuhi kriteria dan sebaliknya. Begitu pula ada yang memenuhi syarat dia sebagai tenaga honda yang memenuhi kriteria ternyata tidak,” ujar Tumiwa.
menurutnya permasalahan-permasalahan ini yang akan disampaikan sehinggah poin penting yang nanti akan disampaikan BKD yaitu standart apa yang diputuskan dalam arti untuk pemerintah memberikan penilaian terhadap tenaga honda yang benar-benar sesuai dengan data yang ada, fakta yang ada bahwa dia itu sebagai tenaga honda yang telah memenuhi syarat untuk diangkat, tegas Tumiwa. (jrp)
Lebih baik aparat kepolisian memeriksa dgn tuntas masalah honorer ini, kami yakin pihak kepolisian dlm hal ini kapolda sulut dpt mengungkap kasus ini smpai tuntas, krn bpk kapolda sulut pasti akan berbuat ayg terbaik utk masalah honorer yg terjadi di Propinsi Sulut dan di kab.minsel atau di kabupaten/kot lainnya.
Ini juga yg terjadi di kab. Minsel manipulasi data honorer tahun 2008 olh mantan pejbt kadis perhubungan minsal pada waktu itu, krn sesuatu imbalan tp ini sdh di proses secara hukum olh pihak kepolisian dan sekoa pihak kepolisian menangani secara serius mslh ini krn menyangkut nasip org byk…..dan kiranya pihak propinsi dpt menjadi contoh, krn dgn kepedulian pihak kepolisian kami merasa bhwa apa yg kami perjuangkan akan mendapatkan hasil dgn hasil yg dicapai.
ADA UPAYA MENGHILANGKAN DATA OLH PIHAK TERTENTU SEORANG PUTERA DARI WAKIL BUPATI MINSEL PATRIOT YANG PERNAH MENJABAT SEORANG KABID DIBKD MINSEL. PERIKSA WAKIL BUPATI MINSEL ATAS KETERLIBATANNYA.
BAWA SEMUA KERANAH HUKUM KARENA PERMAINAN UANG SUDAH TERBUKTI DARI AWAL PEREKRUTAN. MINSEL SDH TERBUKTI DENGAN KETERLIBATAN WAKIL BUPATINYA DISAAT BELIAU MENJABAT KADIS PERHUBUNGAN. EXPOSE TERBESAR KASUS INI, KARENA ADA PERMAINAN UANG MELIBATKAN SEORANG WAKIL BUPATI MINSEL.
MINSEL juga sama kasusnya terdengar ada puluhan tenaga Honda dinas Perhubungan dan Kesehatan bermasalah malah keterlibatan WAKIL BUPATI MINSEL saat itu menjabat KADIS PERHUBUNGAN memberi SK yg PALSUKAN data tenaga HONDA. Hayooooo para aparat hukum berani menyidik karena ini sudah pidana yang melibatkan pejabat negara di Minahasa Selatan.