Manado – Politisi yang duduk di lembaga legislatif sangat rentan melakukan tindak pidana korupsi.
Menurut pengamat politik dan praktisi hukum, Dr Victor Mailangkay, kebutuhan membiayai partai alasan kuat bagi politisi dan pengurus partai melakukan korupsi.
“Misalnya, Partai Golkar rutin membutuhkan 10 hingga 15 miliar per bulan untuk membiayai aktivitas organisasi, beruntung partai ini memiliki banyak pemimpin berlatar belakang mapan ekonomi, kalau tidak, bagaimana?” jelas Victor Mailangkay pada diskusi publik mengungkap korupsi barang dan jasa yang dilaksanakan Gerakan Indonesia Anti Korupsi (GIAK), akhir pekan lalu.
Anggota DPRD 7 periode ini mengusulkan kepada pemerintah untuk memberi anggaran besar kepada partai politik, namun penggunaan anggaran harus diawasi ketat sehingga alokasi anggaran tepat sasaran dan tepat guna.
“Karena dalam kondisi sekarang dana parpol kecil mengakibatkan kader-kader parpol banyak “berkreasi” di parlemen bahkan melakukan persekongkolan dengan eksekutif. Atau bisa juga seperti di Malaysia parpol bisa membuat perusahaan, mendapatkan keuntungan digunakan untuk operasional parpol,” terang Victor Mailangkay pada diskusi menampilkan nara sumber lainnya yakni akademisi Max Egetan dan Ketua GIAK Jerry Massie. (JerryPalohoon)
