Manado, BeritaManado.com — Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) kini di sorot Komisi I DPRD Sulut pasca penyampaian permohonan maaf di media sosial.
Permohonan maaf yang disampaikan Bappeda Sulut tersebut terkait dengan adanya kekeliruan data saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi I DPRD Sulut.
Anggota Komisi I DPRD Sulut Henry Walukow menegaskan persoalan kesiapan data dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam setiap rapat dengar pendapat bersama DPRD yang selalu menjadi pertanyaan serius di setiap awal rapat.
Keteledoran Bappeda Sulut dalam penyajian data, akhirnya mengakibatkan keliru data hingga menyampaikan klarifikasi yang mirisnya disampaikan melalui media sosial.
Padahal, data yang diminta saat RDP sangat penting agar dapat dipertanggungjawabkan ke rakyat.
“Pandang enteng makanya data asal-asal,” sorot Henry Kamis, (16/10/2025) saat diinformasikan terkait postingan permohonan maaf Bappeda Sulut di sosial media.
Terang saja, Bappeda yang telah menyampaikan data yang ternyata tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya bagi masyarakat Sulut dalam forum resmi DPRD Sulut itu, menunjukkan kinerja Bappeda yang buruk.
“Kesalahan data. Ya, ini cerminan bagaimana kinerja Bappeda Sulut,” tegas Henry.
Permasalahan data dari SKPD seperti itu belakangan marak terjadi saat rapat dengar pendapat di DPRD Sulut dengan berbagai alasan klasik dari SKPD.
Bahkan, di Komisi III DPRD, persoalan kesiapan data dari SKPD perna menjadi perdebatan yang sangat alot hingga memicu amara sekretaris komisi III kalan itu.
Tentu kesiapan data sebagai bahan pertanggung jawaban kinerja Pemerintah kepada rakyat Sulut sangat wajib dan diperlukan saat rapat bersama DPRD Sulut.
(Erdysep Dirangga)
