Peliput: Jhonli Kaletuang I Manado
Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus resmi menyerahkan Nota Dinas penunjukan Wakil Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), Heronimus Makainas, sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kepulauan Sitaro, Senin (11/5/2026).
Penyerahan dilakukan langsung di Wisma Negara Bumi Beringin, Manado.
Langkah cepat yang diambil Gubernur Yulius ini menjadi sinyal kuat komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam menjaga stabilitas pemerintahan dan memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal di wilayah kepulauan tersebut.
Penunjukan Heronimus Makainas sebagai Plt Bupati dilakukan menyusul dinamika pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Sitaro setelah Bupati sebelumnya, Chyntia Ingrid Kalangit, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana bantuan pasca bencana erupsi Gunung Ruang.
Situasi itu sempat menjadi perhatian publik Sulawesi Utara, mengingat Sitaro masih fokus pada pemulihan pasca bencana serta penguatan pelayanan dasar bagi masyarakat.
Dalam arahannya, Gubernur menegaskan bahwa penunjukan Plt bukan sekadar formalitas administratif, melainkan langkah strategis untuk menjaga kesinambungan roda pemerintahan dan stabilitas birokrasi daerah.
“Pemerintahan harus tetap berjalan. Pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terganggu oleh kondisi apa pun,” tegas Yulius.
Ia berharap Plt Bupati yang baru mampu menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, menjaga soliditas ASN, mempercepat program prioritas daerah, serta memastikan pelayanan publik tetap maksimal bagi masyarakat Sitaro.
Menurut Yulius, tantangan yang dihadapi Sitaro ke depan tidak ringan.
Selain menjaga stabilitas pemerintahan, Plt Bupati juga diharapkan mampu mengawal transparansi anggaran dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
“Saya berharap Plt bisa fokus bekerja, merangkul semua pihak, menjaga tata kelola pemerintahan yang baik, dan mengutamakan kepentingan masyarakat,” tambahnya.
Dengan penunjukan ini, Pemprov Sulut berharap tidak terjadi kekosongan kepemimpinan maupun hambatan dalam pelaksanaan program pembangunan di Kabupaten Kepulauan Sitaro.
