Airmadidi – Kinerja dari Panitia Pembebasan Lahan Tol di Minahasa Utara khususnya pembebasan lahan sekolah yang terkena jalur tol, dipertanyakan pihak DPRD Minut dalam Rapat Kerja bersama, Senin (7/7/2014)
Sekolah yang terkena lahan tol itu adalah SMA Negeri 1 Kalawat dan SD Inpres Kawangkoan. Terungkap dalam rapat, baru ada dana untuk pembebasan SD Inpres Kawangkoan. Dana itu berasal dari Provinsi dengan jumlah Rp 800 juta.
Diluar dari permasalahan status lahan sekolah SD Inpres Kawangkoan, apakah sebagai lahan hibah atau lahan kepemilikan, atau ‘gratis bersyarat’ dan ‘hibah bersyarat’ perlu adanya prioritas penyelesaian.
Denny Wowiling juga sebagai Ketua Komisi A yang memimpin rapat, mengakui masalah itu tinggal keseriusan Pemkab Minut dalam hal ini Panitia Pembebasan Lahan Tol. “Kalau kami lihat Pak Sek, banyak hal-hal perlu diselesaikan. Butuh skala prioritas,” ujar Wowiling pada Sekda Minut, Johannes Rumambi yang juga Ketua Panitia Pembebasan Lahan Tol.
Diakui Wowiling, masalah teknisnya ada di Dinas Pendidikan, agar pihak dinas bisa memberi solusi antisipasi jangka pendek dan jangka panjang, keberlangsungan status sekolah termasuk para siswanya, yang didalamnya ada proses belajar mengajar.
“Anak-anak sementara belajar dimana? Alternatif paling buruk, buat sekolah darurat. Berarti ada perencanaan, butuh lagi anggaran,” kata Wowiling.
Diwanti-wanti Wowiling, masalah itu harus ada solusi, perhatian serius, karena anggaran Rp 800 juta berakibat dengan pemerintah provinsi. “Dana ini dari provinsi, mereka cukup disiplin dalam pembahasan. Kalau APBD kita bisa seenaknya bisa, ya kalau kita kan cukup molor,” ujar Wowiling
Dengan adanya anggaran yang sudah dianggarkan pihak provinsi, perlu penyelesaian cepat akan pembebasan lahan sekolah termasuk pengadaan sekolah pengganti. Bila anggaran tidak terpakai dan belum adanya pengganti lahan dan bangunan sekolah, dipastikan ratusan murid disekolah itu bakal putus sekolah.
Dalam rapat bersama itu, juga dihadiri Ketua DPRD Minut Berty Kapojos, Ketua Panitia Pembebasan Lahan Tol juga Sekda Minut, Johannes Rumambi, Koordinator Pembebasan Lahan Tol juga Asisten III, Max Purukan, dan Kepala Dinas Pendidikan, Maximelian Tapada serta Camat Kalawat, Tinneke Rarung. (robintanauma)
