Manado – Derasnya protes dari masyarakat dan praktisi politik terkait sikap Panitia Pengawas Pemilu (Panwas) yang dinilai lemah terus mengalir. Pasalnya, atribut kampanye beberapa Caleg diduga melanggar aturan, namun tidak ditanggapi Panwas Sulut. Frans Kurniawan menilai pengurus partai mestinya mengambil langkah dalam hal ini.
”Sebetulnya masalah itu harus ditekankan ke partai politik, agar bisa bersinergi dengan Panwas. Lembaga penyelenggara pemilu harus sosialisasi ke partai politik sebelum mengambil tindakan membersihkan baliho atau spanduk caleg yang melanggar tersebut. Karena tugas partai politik diantaranya juga adalah mendidik kadernya yang bertarung di pemilu 2014 dengan cara-cara fair dan mematuhi aturan yang berlaku. Partai juga harus pro aktif disini,” ucap Ances sapaan akrab Frans Kurniawan.
Lanjut Ances memberikan gambaran menyangkut resiko atas lemahnya peran partai dalam pemilu kali ini. Partai menurutnya harus fokus melaksanakan edukasi politik dan mencerdaskan rakyat, bukan sebaliknya.
”Apabila partai politik membiarkan saja kondisi tersebut, berarti partai itu hanya sekedar mengejar kekuasaan belaka. Ini akan berakibat terhadap citra partai, bahkan kedepan, yang saya takutkan, para caleg yang suka melanggar aturan sejak awal pertarungannya akan lebih mudah melanggar aturan lainnya karena ada ketidak penyelenggara pemilu,” ujar Ances.
Selain itu, disentilnya pula perihal peran KPU yang dikatakannya memiliki fungsi strategis dalam menghadirkan suatu hasil pemilu yang berkualitas. Sehingga, tambah Ances KPU harus diawasi masyarakat.
”Peran KPU harus diawasi publik dalam menyeleksi caleg terutama caleg yang pernah jadi terpidana kasus korupsi maupun caleg yg maju karena hubungan kekeluargaan terhadap penguasa. Hal tersebut penting, karena hasil seleksi yang baik juga akan menentukan kualitas pemilu kedepan dan lebih membuka harapan yang baik terhadap hasil pemilu. Demokrasi akan ditentukan hasilnya dari kualitas peserta pemilu (baik partai maupun calegnya), dan itu dimulai dengan pemilu yang jujur dan bersih. Dilain pihak, persaingan yang dilakukan mestinya adil atau fair tanpa harus melibatkan fasilitas negara dan pemerintah dalam memenangkan dukungan suara rakyat. Ekspektasi ini dinilai urgen untuk menghasilkan para pemimpin bangsa yang benar-benar mengayomi rakyat dan menghidari KKN yang selama ini menggerogoti sendi-sendi berbangsa dan bernegara,” tukas Ketua Partai Rakyat Demokratik (PRD) Sulut tersebut. (amc)