Manado – Netralitas penyelenggara Pemilu menjadi salah-satu topik pembicaraan pada Forum Group Discussion (FGD) Pengawasan Pilkada Serentak Provinsi Sulawesi Utara 2015 yang digelar Bawaslu Sulut, Rabu (18/11/2015) sore. Menurut Very Junaidi, Direktur Kode Inisiatif, potensi kecurangan lebih besar terjadi di tingkat PPK dan PPS.
“Mungkin di tingkat atas tidak masalah. Tapi di tingkat PPS dan kecamatan sangat memungkinkan. Paling berpotensi adalah jual beli suara cukup bermain dengan penulisan angka dibandingkan politik uang,” tukas Junaidi pada FGD yang juga dihadiri komisioner KPU Ardiles Mewoh dan Zulkifli Golonggom.
Selain itu lanjut Junaidi, peran media dan masyarakat dibutuhkan untuk meminimalisir kecurangan pilkada. Masyarakat diharapkan melapor jika melihat indikasi kecurangan.
“Intinya media dan masyarakat juga harus berperan. Netralitas media akan menghentikan niatan kecurangan yang dilakukan penyelenggara pemilu. Sekali diberitakan pasti mereka takut melakukan kecurangan,” tukas Junaidi. (jerrypalohoon)
