BeritaManado.com – Berita Terkini dari Manado

FERRY LIANDO Usul Pemerintah Batalkan Pemberian Dana ke Parpol yang Mengusung Caleg Mantan Narapidana Korupsi

September 05
22:41 2018

FERRY LIANDO di Media Gathering Bawaslu Sulut

 

Manado – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meloloskan sebelas calon anggota legislatif (caleg) yang telah dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Tiga di antaranya merupakan caleg dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), yakni Muhamad Taufik, caleg pada Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR) DKI Jakarta, serta Ferizal dan Mirhammudin, caleg DPRD Kabupaten Belitung Timur.

Taufik adalah mantan terpidana kasus korupsi saat menjabat sebagai Ketua KPU DKI Jakarta 2004 silam. Ia menjalani hukuman penjara selama 18 bulan setelah divonis bersalah dan merugikan negara sebesar 488 juta rupiah atas kasus pengadaan barang dan alat peraga kampanye (APK) Pemilu 2004.

Selain Gerindra, enam partai politik peserta pemilu lainnya, yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Beringin Karya (Berkarya), turut menikmati pembelaan Bawaslu terhadap hak asasi manusia (HAM) para mantan koruptor.

Dari PKS, Maksum Mannasaa lolos sebagai caleg DPRD Mamuju. Sementata Partai Golkar, Saiful Talub Lumi.

Di Partai Hanura, Nur Hasan, mantan terpidana kasus korupsi proyek pembangunan mushola yang merugikan negara sebesar 40 juta rupiah pada 2013, diloloskan sebagai caleg DPRD Kabupaten Rembang. Di PKPI, Joni Karnelius Tondok, mantan terpidana kasus korupsi dana pemberdayaan perempuan, pengadaan barang dan jasa, dan biaya mobilitas DPRD Kabupaten Tana Toraja tahun 2002-2003.

Kemudian dari Partai Berkarya, Andi Muttamar Mattotorang, mantan terpidana kasus korupsi proyek Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bulukumba 2013 dengan masa tahanan 18 bulan, lolos sebagai caleg DPRD Bulukumba. Di Partai Perindo, Ramadan Umasangaji, caleg DPRD Kota Pare-Pare.

Bawaslu juga meloloskan mantan narapidana korupsi yang mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Di Aceh, Bawaslu Aceh meloloskan Abdullah Puteh yang pernah dipenjara selama 10 tahun atas kasus pengadaan helikopter. Di Sulawesi Utara, Syahrial Kui Damapolii, mantan terpidana kasus korupsi proyek Manado Beach Hotel pada 2012.

Hingga saat ini, KPU daerah belum melaksanakan putusan Bawaslu daerah, yakni memasukkan kembali nama caleg mantan narapidana korupsi yang diloloskan oleh Bawaslu. KPU, sebagaimana dinyatakan oleh Ketua KPU RI, Arief Budiman, akan tetap mematuhi Peraturan KPU (PKPU) No.14 dan No.20 selama PKPU belum dibatalkan oleh putusan Mahkamah Agung (MA).

Menurut Dosen Ilmu Politik Universitas Sam Ratulangi, Dr. Ferry Daud Liando, pemerintah perlu merespon maraknya kasus mantan narapidana korupsi yang dicalonkan oleh partai politik. Pemerintah dapat membatalkan pemberian bantuan dana partai politik kepada partai-partai yang mengusulkan caleg mantan narapidana korupsi.

“Tujuan bantuan partai itu dimaksudkan agar partai mampu melakukan rekrutmen dan seleksi caleg yang lebih berkualitas, termasuk bukan mantan narapidana korupsi,” kata Ferry kepada rumahpemilu.org (5/9/2018).

Terpisah kepada BeritaManado.com, Ferry Liando menantang kepada parpol-parpol berani menarik caleg mantan koruptor yang sudah terlanjur diajukan ke KPU.

“Kalau bisa ini menjadi rekomendasi menyadarkan kepada parpol menarik caleg mantan narapidana termasuk koruptor. Sulut bisa menjadi contoh bagi parpol lain di seluruh Indonesia. Seperti Perindo di Bolmong berani menarik caleg mantan narapidana,” tandas Ferry Liando di sela media gathering Bawaslu Sulut, Rabu (5/9/2018) malam.

(JerryPalohoon)

 

 

 

 

 

 

Ads




1 Comment

  1. Freddy September 06, 09:01

    Pemerintah bekerja dalam tatanan sistem dan bersinergi dengan semua unsur ketatanegaraan. KPU, Bawaslu, sistem peradilan, legislatif dst adalah bagian dalam sistem tersebut. Cara yg terbaik adalah biarkan semua berproses dalam sistem peradilan, yg nanti memutuskan. Soal puas tdk puas pasti ada. Namun yg pasti tidak akan bisa seenaknya mengusulkan sesuatu hanya krn pertimbangan qualitative. Perbiasakan berpikir sesuai dengan peraturan. Jangan cuman asal usul. Ngawur aja.

    Reply to this comment

Write a Comment

10 − 6 =