New York, BeritaManado.com — Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Minahasa Dra Fenny Roring-Lumanauw SIP mendapat kehormatan sebagai salah satu peserta dari Delegasi Indonesia yang ikut serta dalam Sidang Commission on the Status of Women (CSW) ke-63 yang berlangsung di Markas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) New York, Amerika Serikat, pada 11 – 22 Maret 2019.
Iven berkelas internasional ini merupakan agenda rutin tahunan yang digelar dengan komitmen dan berkolaborasi berkesinambungan untuk memberdayakan perempuan dan perlindungan anak perempuan. Selain itu, kegiatan ini juga membahas tentang kesetaraan gender.
“Suatu kebanggaan bagi saya pribadi ketika dipercayakan ikut serta dalam sidang CSW tahun ini. Apalagi kegiatan ini sangat penting dan strategis, karena tanpa pemberdayaan perempuan dan kerja sama antar negara, maka tujuan pembangunan berkelanjutan tentu akan sulit tercapai,” ungkap Fenny.
Selain Ketua TP-PKK Minahasa, sidang CSW tahun ini juga turut dihadiri Ketua TP-PKK Sulut Ir Rita Maya Dondokambey-Tamuntuan dan Wakil Ketua dr. Kartika Devi Kandouw-Tanos MARS.
Kehadiran tiga Srikandi asal Sulut sebagai peserta dari Delegasi Indonesia menjadi sebuah kebanggan tersendiri, mengingat berbagai agenda yang menjadi isu internasional, termasuk isu-isu terkait kesetaraan gender baik di Indonesia secara khusus di Provinsi Sulawesi Utara, jadi bahan pembahasan.
“Jadi melalui acara ini kita bisa lebih memahami seperti apa penanganan terhadap berbagai permasalahan yang ada maupun mencari solusinya bersama,” tandas isteri Bupati Minahasa, Ir Royke Octavian Roring MSi itu.
Agenda CSW ke-63 ini mengusung tema utama tentang sistem perlindungan sosial, akses ke layanan publik dan infrastruktur berkelanjutan untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak perempuan. Adapun sub temanya membahas pemberdayaan perempuan dan kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan.
Selain Indonesia, CSW ke-63 juga diikuti perwakilan dari negara-negara anggota, badan-badan PBB, dan organisasi non-pemerintah (LSM) yang diakreditasi ECOSOC dari semua wilayah di dunia. (***/Frangki Wullur)
