Tondano – Enam institusi, maisng-masing Komisi Pemilihan Umum (KPU) Minahasa, Pemkab Minahasa, Polres Minahasa, Polresta Manado, Polres Tomohon dan Kodim 1302 Minahasa siap mensukseskan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Minahasa tahun 2018 mendatang. Hal itu sebagaimana komitmet dalam Rapat Koordinasi Perencanaan Pengamanan (Ranpam) Pilkada Minahasa 2018, Rabu (22/3/2017).
Pertemuan tersebut dilaksanakan di Moy Restaurant Tondano dan dibuka oleh Bupati Minahasa Drs Jantje Wowiling Sajow MSi. Bupati sendiri memberikan sambutan baik terhadap kegiatan tersebut sebagai langkah koordinatif yang dibangun bersama untuk kepentingan pengamanan tahapan Pilkada Minahasa 2018.
“Dalam hal ini memang butuh sinergitas dan komunikasi untuk membangun kesepahaman menjadi hal yang penting. Hal ini mengingat suhu politik berpotensi memanas, sehingga perlu diantisipasi secara dini dengan system pengamanan yang tentu saja didukung oleh anggaran pengamanan,” kata Sajow.
Ketua KPU Minahasa Meidy Yafeth Tinangon memandu acara tersebut dengan mendengarkan pemaparan yang dibawakan oleh Kapolres Minahasa AKBP Syamsubair SIK, Kapolres Tomohon AKBP Monang Simanjuntak SIK dan Kapolresta Manado Kombes Pol Hissar Sialaggan SIK. Sementara dari Kodim 1302 Minahasa dibawakan langsung oleh Dandim Letkol Inf Joubert Nixon Purnama STh.
Pertemuan tersebut menurut Tinangon bertujuan untuk mengkoordinasikan rencana system pengamanan dan rencana penganggaran pengamanan Pilkada Minahasa 2018. Pertemuannya menghasilkan beberapa rekomendasi penting, akan tetapi yang tak kalah penting yaitu adanya komitmen bersama dari masing-masing pihak untuk saling bersinergi dalam pengamanan.
“Koordinasi sudah harus dilakukan jauh hari sebelum pesta demokrasi itu dilaksanakan. Bahkan sejak tahapan dimulai, koordinasi sudah harus berjalan sebagaimana direncanakan. Berkaca dari Pilkada sebelumnya, koordinasi dan komunikasi antar sakehohder memegang peranan ang sangat penting,” kata Tinangon.
Tinangon merangkum semua masukan dalam empat hal. Pertama, akan adanya koordinasi intens antar satuan pengamanan baik TNI maupun Polri. Kedua, perlunya dibentuk Forum Koordinasi Pilkada Aman dan Damai yang akan melibatkan penyelenggara, TNI/Polri, Pemkab, Parpol, tokoh agama, tokoh masyarakat dan pers. Ketiga, untuk rencana anggaran pengamanan, masing-masing pihak akan mengusulkan ke Pemkab dan akan melibatkan BPKP untuk melakukan review rencana anggaran. Keempat, KPU Minahasa akan mengkoordinasikan setiap keinginan secara detail dal rangka persiapan Ranpam oleh TNI dan Polri.
Adapun alasan megnapa KPU Minahasa menggandeng juga Polres Tomohon dan Polresta Manado, itu karena wilayah administrasi pemerintahan juga mencakup wilayah hukum kedua institusi keolisian tersebut. Contohnya Kecamatan Sonder merupakan wilayah hukum Polres Tomohon dan sebagian Daerah Pemilihan (Dapil) I seperti Kecamatan Mandolang, Pineleng dan Tombulu masuk Polresta Manado. (***/frangkiwullur)
