Manado – Pernyataan menarik dituturkan Mahyudin Damis, akademis Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) dalam menanggapi pelayanan PLN serta sikap eksekutif dan legislatif yang terkesan ‘macan ompong’.
Kepada Beritamanado.com, Damis menduga jika sikap kritis yang ditunjukkan pemerintah daerah dan lembaga perwakilan rakyat yang sempat berkoar-koar mengkritisi pelayanan PLN yang hanya sebatas suara karena pemerintah sendiri sudah paham persoalan atau lalai membayar tagihan rekening listrik.
“Jika pemerintah daerah termasuk di dalamnya wakil-wakil rakyat terkesan macan ompong maka hal itu dapat dimaklumi karena sesungguhnya merek sudah memahami akan masalah yang dihadapi PLN. Di satu sisi, instansi pemerintah sendiri mungkin masih ada tagihan listrik yang belum dilunasi hingga sekarang,” kata Damis.
Drs Mahyudin Damis MHum
Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisip) Unsrat ini berpendapat adanya persoalan krisis listrik di Sulut diakibatkan oleh kurangnya hasil produksi lisrik itu sendiri.
“Saya kira, pelayanan PLN akan tetap buruk sepanjang daya listrik yang diproduksi oleh PLN Sulutenggo tidak melebihi kebutuhan masyarakat, dunia usaha dan pemerintah itu sendiri,” ungkapnya.
Persoalan lainnya, kata Damis, dari sisi manajerial PLN itu sangat lemah. Karena tidak mampu menyeimbangkan antara permintaan listrik dari publik dan besarnya daya yang mereka produksi.
Belum lagi, pencurian listrik tak diketahui berapa besarannya. Meski sudah diketahui publik jika mencuri aliran listrik itu merupakan tindak pidana yang pada akhirnya lari ke perdata.
Untuk mengatasi masalah listrik yang tengah dihadapi, Damis meminta pemerintah Pusat terlibat langsung.
“Pemerintah pusat harusnya turun tangan dengan menambah daya, disamping mengganti jajaran pejabat di PLN yang lebih profesional dan beritegritas,” tegasnya. (leriandokambey)
