Minut, BeritaManado.com – Maraknya kasus korupsi yang menjerat kepala daerah dan anggota DPRD, membuat legislator Minahasa Utara (Minut) Edwin Nelwan SP prihatin.
Nelwan berpendapat sudah waktunya diambil langka preventif atau pencegahan terhadap para pelaku korupsi yaitu dengan melibatkan pihak kejaksaan dan kepolisian dalam pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
“Saya usulkan, tidak perlu kita bahas cara menangkap ‘pencuri’, tapi bagaimana kita pasang tembok tinggi untuk mencegah APBD kita dirampok. Kalau boleh kejaksaan dan kepolisian sama-sama duduk bahas APBD dan mengawal realisasinya,” ujar Nelwan, ketika ditemui BeritaManado.com, Selasa (13/11/2018).
Politisi Partai Golkar ini perpendapat, jika instrumen pembentukan APBD lebih ketat dan bersih maka tidak akan terjadi praktek korupsi.
“Kalau banyak koruptor, malah penjara penuh, keluar lagi uang negara padahal uang yang dikorupsi tidak kembali,” tambah Nelwan.
Disisi lain, Nelwan mengapresiasi unjuk rasa massa terkait penuntasan dugaan kasus korupsi di Minahasa Utara, seperti dilakukan LSM Minut Connection, Senin (12/11/2018) kemarin.
“Hampir 5 tahun disini (jadi anggota DPRD Minut, red) tidak sampai 10 ada aspirasi seperti ini. Ini bagian introspeksi bagi kita semua disini. Apa yang ibu bapak rasakan, semangat yang sama saya duduk disini. Apa yang dimintai hal interpelasi, hak angket, itu punya rasio dan syarat untuk melakukan itu,” tutup Nelwan.
(FindaMuhtar)
