Manado – Dugaan korupsi anggaran jasa psikolog pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulut semakin kabur. Penanganannya kini dikabarkan lagi diseriusi Badan Pengawas Daerah (Banwasda).
BKD yang berada pada salah satu lantai di Kantor Gubernur Sulut, gedung yang dikenal sebagai ikon anti korupsi–sesuai dengan stigma Membangun Tanpa Korupsi yang digaungkan Gubernur SH Sarundajang.
Tapi sayang di dalamnya ada indikasi korupsi, seharusnya seisi kantor ini termasuk pak Gubernur dan pak Sekda terganggu dengan situasi di BKD karena ada indikasi korupsi di dalam gedung anti korupsi – Oni Julian dari Front Angkatan Muda Sulut (FAMS), Jumat (18/8).
Indikasi korupsi jasa psikolog dengan anggaran sebesar Rp 143 juta itu terangkat belum lama, berdasarkan pengakuan salah satu pengurus Himpunan Psikolog Indonesia (Himpsi) Sulut. Disebutkan jasa mereka yang digunakan dalam pemetaan potensi PNS lewat psikotes, tidak pernah disalurkan saat pelaksanannya Februari tahun ini.
Kepala BKD saat ini, Sandra Moniaga, pernah dikonfirmasi menyebut, penangangan kegiatan dan anggaran psikotes itu dilaksanakan pada periode kepemimpinan sebelum dia. (Ady Putong)
LIHAT JUGA:
