Manado – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) meminta pemerintah fokus mengatasi persoalan yang dialami ratusan desa di Sulut yang masuk kategori desa miskin. Hal ini harus dilakukan mengingat warga di desa tersebut berpotensi rawan pangan.
Anggota Komisi 4 DPRD Sulut, Inggrid Sondakh mengatakan, kondisi ini merupakan peringatan keras bagi pemerintah baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. Sebab, menurut Inggrid, sejatinya pemerintah bertugas menyejahterakan masyarakatnya.
Jumlah desa berpotensi rawan pangan itu pun, kata Inggrid, setara dengan sekitar 13 persen dari seluruh jumlah desa di Sulut. Oleh karena itu, Inggrid meminta pemerintah bergerak cepat dalam mengatasi persoalan ini.
Inggrid pun meminta pemerintah di semua tingkatan melakukan koordinasi yang baik agar persoalan kemiskinan ini terpecahkan. Selain itu, pemerintah harus memiliki pemetaan agar penyelesaiannya dilakukan maksimal.
“Pemprov harus memiliki peta. Sehingga tahu persoalan di desa itu secara rinci. Jangan sampai masalah ekonomi ditangani oleh dinas pendidikan,” katanya.
Politisi Golkar ini menjelaskan, sebenarnya alokasi anggaran baik dari pemerintah pusat maupun provinsi telah berorientasi pada pembangunan desa. Namun, hal ini harus didukung oleh pemetaan yang baik.
“Hanya, apakah alokasi anggaran itu sinkron dengan pemetaan? Ini perlu dikaji,” katanya. (risat)
