BITUNG—Keberangkatan 5 perwakilan masyarakat Kota Bitung ke Pertamina Pusat memeperjuangkan minyak tanah (MT) bersubsidi beberapa waktu lalu benar-benar dipertanyakan. Pasalnya, hingga saat ini belum juga ada pertanggung jawaban kepada public soal hasil yang mereka dapatkan ketika melakukan pertemuan dengan pihak Pertamina Pusat soal MT bersubsidi.
Lebih ironinya lagi, salah satu perwakilan masyarakat Kota Bitung yang ikut ke Jakarta, Petrus Rumbayar ketika ditanya soal hasil yang didapatkan, malah emosi atau marah-marah. Pasalnya menurut Rumbayar, selama ini dirinya yang terus dikejar untuk dimintai pertanggungjawaban soal hasil kunjungan ke Pertamina padahal mereka berangkat ada beberapa orang.
“Kalau mau Tanya hasil atau laporan silakan tanyakan ke Sekewan DPRD (Yoke Senduk-red), karena dia yang membuat laporan dan ikut mendampingi ketika melakukan pertemuan dengan pertamina. Jangan tanya kepada saya,” kata Rumbayar dengan nada emosi, Jumat (2/12).
Menurut Rumbayar, ia tidak harus membuat laporan seperti yang diharapkan masyarakat selama ini. Karena yang berkopeten membuat laporan adalah sekertariat DPRD, bukan dirinya.
“Kalau mau bukti seperti foto dan laporan silakan tanya langsung ke Sekwan, karena saya hanya diajak untuk ikut berangkat ke Jakarta,” katanya dengan nada tinggi.
Sementara itu, sikap Rumbayar ini sangat disesalkan salah satu personil LSM Lembeh Bersatu, Muzaqir Boven. Dimana menurut Boven, sebagai salah satu anggota tim yang berangkat ke Jakarta menemui pihak Pertamina, maka sewajarnya harus memberikan pertanggung jawaban public soal hasil yang didapatkan.
“Apalagi mereka (Rumbayar Cs-red) berangkat menggunakan SPPD sekeratriat DPRD yang tak lain adalah uang rakyat dan negara yang tentu harus dipertanggung jawabkan. Jangan malah melempar atau memaksa masyarakat untuk bertanya ke Sekwan DPRD,” kata Boven.
Tak hanya itu, malah menurut Boven, tim yang berangkat ke Jakarta tersebut membawa nama masyarakat Kota Bitung. Jadi itu suatu kewajiban untuk mempertanggungjawabkan ke public soal hasil yang mereka dapatkan disana.
“Kalau memang tidak bisa mempertanggung jawabkan maka jelas keberangkatan mereka dipertanyakan dan tentu itu telah menimbulkan kerugian negara serta telah melakukan pembohongan public,” tegas Boven.(en)
