BITUNG—Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) kota Bitung dibawah pimpinan Fabian Kaloh kembali menghidupkan sejumlah program yang berkaitan erat dengan instansi tersebut. Salah satunya adalah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang kembali dijalankan oleh Kaloh, karena menurutnya kelompok ini merupakan konsep alternatif dalam mengatasi hambatan informasi di lingkungan masyarakat.
“KIM adalah suatu lembaga layanan publik yang diebntuk dan dikelola dari, oleh, dan untuk masyarakat yang secara khusus berorientasi pada layanan informasi dan pemberdayaan masyarakat sesuai kebutuhannya,” kata Kaloh.
Untuk itu, Jumat (19/8) lalu, pihak Kaloh menggelar acara temu KIM se-kota Bitung yang dihadari sekitar 100 orang dari tingkat kecamatan dan kelurahan. Dimana kegiatan yang dihadari 17 KIM ini dibuka Asisten II, Dahlian Kaeng mewakili walikota Bitung.
Dalam samabutannya, Kaeng mengaharapkan agar acara pertemuan KIM ini perlu terus diintensifkan sebagai sarana tukar menukar informasi dan bagi pemerintah momen ini penting dalam menyerap aspirasi masyarakat. Sehingga Kaeng berharap KIM yang sudah ada tetap diberdayakan serta diberi penguatan agar bisa melakukan aktifitas sesuai dengan fungsi umum KIM (generic) dan fungsi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat (kontekstual).
“Untuk itu perlu melibatkan berbagai elemen sosial, seperti pemerintah, partai politik, DPRD, penegak hukum, pengusaha, media massa, LSM dan kelompok penekan. Serta pembagian peran dari penyelenggara pengembangan dan pemberdayaan KIM, baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta peran elemen masyarakat lainnya seperti swasta, media massa dan lembaga masyarakat,” jelas Kaeng.
Sementara itu Kaloh di penghujung acara mengaharapkan agar silaturahmi tetap berjalan dengan baik karena Kominfo kota Bitung kedeapn mengagendakan acara seperti ini bahkan yang lebih edukatif dan aspiratif.
“Informasi menjadi barang yang paling berharga saat ini dan menjadi alat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Untuk memperoleh dan mengelola informasi butuh partisipasi aktif dari masyarakat itu sendiri. Diperlukan adanya pemberdayaan masyarakat dengan mengembangkan paradigma komunikasi dengan masyarakat bukan lagi komunikasi untuk masyarakat,” katanya.(en)
