Manado – Terdapat 3 keputusan politik yang dianggap melemahkan kebhinekaan di Indonesia, diantaranya: sistem multi partai, pilkada langsung dan menguatnya kasta politik.
Dijelaskan Dr Ferry Daud Liando saat menyampaikan materi di Seknas Jokowi yang dilaksanakan di Hotel Gran Puri Manado, Rabu (24/5/2017), pada keputusan politik sistem multi partai setidaknya ada beberapa indikator pelemahan kebhinekaan yakni, setiap partai mempuanyai ideologi dan dogma politik masing-masing. Ideologi tersebut ditularkan kepada setiap anggota partai politik. Semakin banyak partai politik, maka akan semakin banyak ideologi yang dimiliki masyarakat.
“Ideologi partai politik kerap bersumber dari agama atau aliran radikalisme. Ideologi yang berbeda, menyebabkan terjadi sekte dan friksi berbeda-beda di masyarakat. Kontestan politik banyak menyebabkan kompetisi semakin ketat sehingga ajaran machiaveli menjadi lumrah bagi partai politik dalam meraih kuasa, seperti pengguna isu-isu agama dalam meraih simpati publik,” terang Ferry Liando.
Sementara keputusan politik pilkada langsung, lanjut Ferry Liando, penyelenggaraan pilkada kerap menjadikan masyarakat membentuk kelompok masing-masing dengan pembenaran masing-masing. Beberapa jumlah kelompok, tergantung pada jumlah kontestan. Masyarakat belum dewasa dalam memaknai perbedaan politik.
“Perbedaan pilihan berarti musuh, entah itu saudara atau kenalan. Terjadi konflik dalam berbagai unsur masyarakat akibat perbedaan sikap politik yang berbeda. Dimana-mana, meski pilkada usai rasa kebencian dan saling bermusuhan masih membekas. Kerusuhan dan konflik masyarakat terjadi karena luka pilkada masih membekas sehingga muncul sewaktu-waktu,” jelas Ferry Liando.
Menguatnya kasta politik, menurut Ferry Liando juga termasuk keputusan politik yang melemahkan kebhinekaan di Indonesia. Politik kasta adalah bertumpuknya kekuasaan hanya pada kelompok tertentu. Kekuatan kelompok tertentu itu kerap gagal menjadi representasi publik. Kegagalan terjadi karena keterbatasan pengetahuan, ketrampilan dan integritas.
“Kelompok tersebut adalah pemilik modal, kerabat, pejabat. Fenomena seperti ini melahirkan ketidakadilan. Sebab masyarakat yang mapan dan baik, akses untuk kekuasaan tertutup rapat. Efek logisnya adalah ketidak-percayaan publik terhadap elit-elit dalam arena kekuasaan,” terang Ferry Liando pada acara yang dibuka Kaban KesbangPol Steven Liow dan ditutup Wagub Steven Kandouw ini. (JerryPalohoon)
