Manado – Terkait masalah 76 tenaga honor daerah (Honda) Kategori 1 (K1) di lingkup pemerintah provinsi yang gagal menjadi CPNS tahun 2013, Komisi 1 DPRD Sulut, Selasa (15/1) sore, melakukan hearing bersama BKD Sulut. Haring yang dipimpin Ketua Komisi 1 Jhon Dumais juga dihadiri 76 Honda.
Salah-satu keputusan yang dihasilkan, pihak komisi 1 akan melakukan kunjungan langsung ke KemenPAN-RB di Jakarta pada pekan ini. “Menindaklanjuti pertemuan ini kami akan mengunjungi Kemenpan Kamis dan Jumat (17-18/1, red). Kami juga mengajak dua perwakilan Honda untuk bersama-sama menanyakan hal ini kepada Menpan serta BKN dan BPKP terkait tidak lulusnya nama-nama mereka,” tukas Ketua Komisi 1 Jhon Dumais usai rapat.
Terungkap pada rapat, Kaban BKD Sulut Roy Tumiwa menolak tudingan sebagai pihak yang bertanggung-jawab atas tidak lulusnya 76 Honda. Bahkan para Honda menduga ada kekeliruan atau kesengajaan terkait nama-nama mereka yang diusulkan BKD Sulut. Bahkan anggota komisi 1 Netty Pantow juga menduga ada oknum BKD yang ikut ‘bermain’.
“Jangan-jangan ada BKD swasta di Pemprov Sulut. Bapak Kaban harus menyelidiki ini. Sebab jika memang benar kejadian ini ulah dari oknum tertentu di BKD maka hal ini merupakan masalah serius,” ujar Pantow.
Dugaan adanya BKD swasta tidak dibantah Tumiwa, namun mantan Kabag Humas Pemprov Sulut ini menjamin tidak satupun bawahannya di BKD Sulut yang melakukan pelanggaran dimaksud. “Iya memang soal BKD swasta itu perlu diwaspadai, namun saya menjamin tidak ada pegawai atau staf saya seperti itu. Kalau ada, silahkan laporkan!” Tegas Tumiwa.
Ujar Tumiwa, ke-76 Honda K1 ini telah menjadi perhatian serius pemerintahah. “Kami sudah pertanyakan masalah ini kepada Kemenpan. Kepala BKN sendiri sempat malu ketika kami sodorkan ke-76 nama ini, apalagi ada tujuh nama yang tidak lulus uji publik justru diluluskan BKN,” tutur Tumiwa. (Jerry)
