Sangihe, BeritaManado.com – Preseden buruk dialami masyarakat Kampung Bowone, Kabupaten Kepulauan Sangihe, di momen perayaan HUT ke-77 Kemerdekaan Indonesia, Rabu (17/8/2022).
PT Tambang Mas Sangihe (TMS) dilaporkan melakukan pelanggaran hukum dengan memobilisasi alat bor masuk ke basecamp mereka di Kampung Bowone.
Sesuai laporan warga, aksi PT TMS diawali dengan masuknya dua alat bor yang dimuat di mobil tronton yang didatangkan dari Manado melalui pelabuhan Pananaru.
Alat bor diperkirakan mulai bergerak ke arah Bowone pada pukul 00.30 dini hari.
Di dalam perjalanan menuju Bowone, tronton yang memuat alat bor menyambar gapura perayaan 17 Agustus, dimana di gapura tersebut terdapat gambar Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe dan bendera merah putih yang terletak di atas gapura terjatuh.
Kemudian ada kabel listrik milik warga yang di sekitar Kampung Kaluwatu juga putus tersangkut tronton yang memuat alat bor tersebut.
Ketika memasuki kampung Bowone alat berat tersebut dihadang oleh kelompok masyarakat yang tergabung dalam Save Sangihe Island, yang meminta mereka untuk kembali ke Pananaru.
“Karena menghormati perayaan 17 Agustus, warga melakukan blokade fisik, agar masyarakat yang akan merayakan Hari Kemerdekaan masih tetap dapat melalui jalan itu,” ujar Kapitalaung Kampung Kaluwatu Elfroian Mansunimet Polohindang dalam rilis ke BeritaManado.com.
Polohindang menambahkan, setelah melakukan negosiasi alot selama satu jam lebih, tronton berputar kembali ke arah Kampung Salurang.
Majelis Tua Tua Kampung Kaluwatu Antreter Salmon Onthoni menambahkan, saat ini alat berat tersebut masih terparkir di perbatasan Bowone-Salurang.
“Sampai saat ini masyarakat masih berjaga di rumah warga, mengantisipasi jika alat berat kembali lagi. PT. TMS tidak mengindahkan putusan PTUN Manado yang memerintahkan untuk menunda pemberlakuan izin lingkungan yang kemudian melarang semua aktivitas operasional perusahaan,” tambahnya.
Sebagai informasi, tanggal 7 Juli 2022, Komnas HAM telah menyurati Kementerian/Lembaga terkait, yaitu Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Polri, Gubernur Sulawesi Utara, Polda Sulut, Bupati Sangihe dan Polres Sangihe untuk memastikan PT. TMS mematuhi putusan PTUN Manado.
Kantor Staf Kepresidenan pada tanggal 26 Juli juga telah bersurat pada Menteri ESDM, Gubernur Sulut, Kapolda Sulut, Bupati Sangihe dan Kapolres Sangihe, agar menghormati keputusan PTUN Manado dan menjaga kondusifitas situasi di lapangan.
Selain itu segala hal yang berkaitan dengan aktivitas pertambangan PT. TMS agar dihentikan hingga ada keputusan hukum tepat atau terdapat penetapan pengadilan lain, sebagaimana tercantum pada putusan PTUN Manado.
“Di tengah perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia yang seharusnya syahdu ini, ironis sekali bahwa masyarakat di Sangihe justru harus berjuang melawan perusahaan yang akan merusak lingkungan dan ruang hidup mereka. Dimana keberpihakan pemerintah? Apakah Pemerintah akan berdiri di belakang masyarakat atau perusahaan pelanggar hukum?” timpal Onthoni.
(***/Finda Muhtar)
