Airmadidi-Wakil Ketua DPRD Minahasa Utara sekaligus Ketua Ikatan Pendiri Minahasa Utara (IPMU) Drs Denny Wowiling MSi, mengkritisi hasil rolling jabatan terhadap 603 pejabat Pemkab Minut yang digelar, Jumat (30/12/2016) malam lalu.
Menurutnya, sistem informasi kepegawaian yang berbasis kompetensi, serta norma standar penilaian kepegawaian itu kabur.
Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) pun disebut tidak profesional karena hasil rolling tidak mempertimbangkan pola karir dari pejabat, demikian pula dengan evaluasi kinerja baik pemberian punishment (hukuman) dan reward (penghargaan) tidak kelihatan.
“Sangat disayangkan, pada pelaksanaan pelantikan baru-baru ini, secara fungsional dan akademik tidak linier. Contoh di DPRD, Kabag Hukum dan Perundang-undangan dari akademiknya sarjana ekonomi? Para kepala sub bagian (Kasubag) tidak ada yang berbasis hukum. Sedangkan ada fungsi legislasi di DPRD yang mutu telaan akademik secara hukum pada perpektif hukum itu sendiri. Bagaimana dia memberi telaan hukum kalau latar belakang pendidikan sarjana ekonomi?” ujar Dewo-sapaan Wowiling, kepada BeritaManado.com, Selasa (3/1/2017).
Menurut Dewo, untuk penempatan jabatan, harusnya Baperjakat mengacuh pada aturan, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, dan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
“Hasil rolling kemarin, ada lompatan eselonisasi, dari eselon III b langsung ke II a. Ada yang tidak ikut Diklat PIM (Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan, red) tapi dapat posisi strategis. Ini merupakan bobolnya pengangkatan baru-baru ini. Kenapa? Karena Baperjakat tidak melaksanakan sesuai mekanisme. Asumsi saya, mereka lolos lewat jalan tikus, rekruitmen tidak sebagaimana mestinya!” katanya.
Atas hasil ini, secara tegas Dewo menyebutkan ada oknum-oknum yang ingin menjebak serta menjatuhkan kewibawaan Bupati Minut Vonnie Anneke Panambunan (VAP).
“Ini kewajiban, bagaimana pembinaan kepegawaian dalam bentuk kinerja. Kalau terjadi lompatan eselon, ada apa ini? Apakah prestasi, ide gagasan, atau pengabdiannya luar biasa? Ada apa dibalik itu? Berarti ada kekuatan di luar normatif yang memaksakan akan terjadi lompatan seperti itu,” tegasnya.
Bupati VAP, lanjut Dewo, dalam mengelolah managemen secara global harus didukung dengan staf yang betul-betul membantu. Bukan justru mengakomodir kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.
Ia pun meminta Bupati VAP untuk waspada dan segera mengevaluasi Baperjakat yang bukan merupakan produk kepemimpinan VAP.
“Ada aktor-aktor yang membuat kredibilitas, wibawa bupati menjadi turun. Ada semacam kegiatan terstruktur, sistematis dan masif untuk melemahkan kepemimpinan bupati. Ini bisa terjadi karena Baperjakat yang sekarang bukan produk Bupati VAP. Bupati harus mengevaluasi kinerja Baperjakat. Saya pikir, Baperjakat ini sudah lebih dari 3 tahun, sehingga bupati harus evaluasi dan diberi SK (Surat Keputusan) baru dalam rangka sinergitas dan menjadi produk VAP, bukan produk lain,” ujarnya seraya memberi contoh, pada peristiwa pengambilan sumpah jabatan pada rolling tahun 2015 dimana saat itu, seluruh pejabat yang dilantik harus mengangkat lima jari dan bukan dua jari.
Menurut Dewo, kritikannya kali ini sebagai rasa kecintaan terhadap bupati Vonnie Anneke Panambunan agar bupati tidak jatuh akibat ulah orang-orang yang dapat menjebak bupati dalam regulasi.
“Orang-orang yang tidak mendukung VAP, mereka yang menikmati sarana dan kelimpahan rezeki. Justru yang mendukung VAP, mereka sekarang yang mulai tersingkirkan. Saya tidak akan mengintervensi, karena itu hak bupati. Namun sebagai Wakil Ketua DPRD Minut, saya ingin memberi masukan. Kalau tidak ada orang yang memberi masukan, bupati bisa salah jalan. Ini prinsip strategis, karena ini menyalahi aturan. Dan sebagai Ketua IPMU, saya punya tanggungjawab historis dan emosional, saya perlu mengingatkan bupati. Bupati harus tegas terhadap mereka yang menyusup, penampilan seperti malaikat tapi isinya hanya ingin menghancurkan kepemimpinan bupati. Bupati silahkan menginvestigasi siapa yang terlibat di dalamnya. Kalau tidak, ini akan terjadi lagi pada rolling selanjutnya,” tegas Dewo yang kembali meminta Bupati VAP agar dapat mempertimbangkan kembali untuk menempatkan orang sesuai dengan fungsional dan akademik.(findamuhtar)
