Manado – Adanya dugaan sejumlah anggota dewan nyambi dan jadi calo proyek sebagaimana yang dibeberkan oleh LSM Garda Tipikor Indonesia (GTI), terus menjadi pembicaraan publik, bahkan juga di lembaga DPRD Sulawesi Utara.
Anggota Komisi I bidang Pemerintahan dan Hukum, Denny Harry Sumolang (DHS), angkat bicara. Ia mengatakan, GTI seharusnya tak hanya melakukan unjuk rasa atau melaporkan kepada pimpinan DPRD soal dugaan tersebut.
“Sebaiknya dibeber kepada publik. Siapa nama-nama anggota dewan yang dimaksud, beserta dengan bukti-buktinya. Jika hanya dilempar seperti ini, dikuatirkan menjadi fitnah karena yang duduk di DPRD Sulut ada 45 anggota dewan,” ungkap Denny Sumolang.
Ia berharap, apa yang disampaikan kepada publik dengan gamblang, tapi harus detail dan objektif sesuai fakta yang diketahui oleh GTI.
“Akan lebih elegan jika para pelapor atau pendemo menyebut kontraktor dan anggota dewan yang menjadi calo atau nyambi proyek. Kan di setiap proyek-proyek pemerintah selalu dicantumkan perusahaan/kontraktor yang mengerjakan di papan proyek. Silakan ditelusuri benang merahnya, apakah betul-betul berkaitan dengan anggota dewan atau tidak,” terang politisi PKPI tersebut.
Selain itu, Denny Sumolang menyampaikan dukungannya terhadap pimpinan dewan yang menyikapi serius laporan dari GTI ini.
“Dan saya juga mendukung kalau pimpinan DPRD membentuk Tim Pencari Fakta yang independen dalam menyelidiki masalah ini. Kalau perlu libatkan KPK, Kejaksaan, Kepolisian, Saber Pungli, Badan Kehormatan dan serta LSM,” tandas dia.
Sementara Ketua DPRD Sulut, Andrei Angouw yang dimintai tanggapannya, kemarin, juga menyambut baik usulan Denny Sumolang soal pembentukan tim pencari fakta.
“Tapi alangkah baik, pihak GTI memberikan laporan resmi dengan bukti dan data-data. Bagaimana bisa kami tindak-lanjuti dengan membentuk tim jika nama-nama dan bukti belum ada. Kami mengharapkan agar bukti-bukti bisa diserahkan kepada kami, untuk kami proses,” tukas Andrei Angouw.
Seperti diketahui, ada tiga inisial yang dibeberkan GTI ke publik, yaitu E, I dan Y. Ketiganya dikeluhkan oleh sejumlah pimpinan SKPD kerap meminta dan menjadi proyek saat pembahasan APBD di DPRD Sulut. (tim/jerrypalohoon)
