Manado, BeritaManado.com — Dana Alokasi Khusus (DAK) di Dinas Pendidikan Daerah (Dikda) Sulut menjadi sorotan Komisi IV DPRD Sulut.
Pasalnya, jerat hukum dalam pengelolaan DAK selalu mengintai, sehingga Anggota Komisi IV Richard Sualang dalam hearing bersama Dikda Sulut, Senin (14/10/2019) siang tadi meminta agar instansi ini menjaga pengelolaan DAK ini secara bersama-sama.
“DAK ini bisa membawa ke persoalan hukum. Sebagai mitra memberikan saran supaya sangat berhati-hati termasuk masalah instansi,” ungkap Richard Sualang dalam hearing.
Sebab, lanjut mantan pimpinan DPRD Manado ini, instansi ini tidak memberikan celah terhadap pelanggaran hukum apalagi jika hanya berkaitan dengan masalah adminstrasi.
“Ini perlu komunikasi yang lebih di dalam instansi. Dan untuk penyerapan kami sangat mendorong,” ujar politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini.
Menyikapi itu, Kepala Dikda Sulut Grace Punuh mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Komisi IV DPRD Sulut selaku mitra kerja.
“Semua masukan yang diberikan tentu akan ditindaklanjuti serta dipertimbangkan. Inilah kami. Harapan kedepan, apa yang kita harapkan bersama selaku mitra kerja akan memberi yang terbaik demi pendidikan Sulut,” tanggap Grace Punuh.
(AnggawiryaMega)
