Sekretaris BPBD Sangihe Sam Londo.
Sangihe, BeritaSangihe.com — Pasca bencana alam tanah longsor di Desa Lebo Kecamatan Manganitu dan desa Ulung Peliang (Upel) Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe masih menyisakan pilu bagi para korban bencana.
Selang 2 minggu berlalu, bantuan kemanusiaan terus saja mengalir dari berbagai pihak baik dalam bentuk makanan, pakaian, obat-obatan bahkan uang tunai.
Tapi ada hal yang menjadi sorotan dari pendistribusian atau penyaluran bantuan di lapangan.
Informasi yang berhasil dihimpun BeritaManado.com, banyak warga korban bencana yang mengeluh mengenai penyaluran bantuan dari posko yang diakomodir pemerintah desa, tidak merata.
Menanggapi hal tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Sangihe, melalui Sekretaris Sam Londo ST ME buka suara.
“Pihak kami memang sudah mendengar keluhan-keluhan dari warga korban bencana. Kami tahu ini karena kami juga bersama-sama dengan pihak pemerintah desa dalam distribusi bantuan, tapi sifatnya kami hanya pendamping, semua kegiatan terkait pemberian bantuan, dipercayakan ke pemerintah desa,” ujar Sam Londo ketika ditemui di ruang kerjanya, Senin (20/1/2020).
Disinggung mengenai tugas pokok BPBD yang seharusnya ikut mengawasi dan mengetahui dengan jelas distribusi bantuan kepada korban bencana sesuai kebutuhan dan peruntukannya agar tidak salah sasaran, Sam Londo berujar jika mulai hari ini, Kepala BPBD Sangihe, Rivo Pudihang sudah menginstruksikan kepada seluruh jajarannya untuk mengirim membentuk tim pengawasan distribusi bantuan bencana.
“Jadi mulai hari ini, Kepala BPBD menginstruksikan pada kami untuk membentuk tim yang beranggotakan 4 orang secara bergantian, supaya setiap hari bisa mengawasi segala kegiatan pendistribusian bantuan pada korban bencana, agar tidak salah sasaran dan pembagiannya merata,” imbuh Sam Londo.
(Erick Sahabat)
