Bitung – Badan Kepegawain Negara (BKN) menganggap belanja pegawai Pemkot masih membebani APBD Kota Bitung dalam beberapa tahun terakhir ini. Sehingga, usulan CPNS yang setiap tehan diajukan Pemkot tak dikabulkan BKN karena menilai pembiayaan pegawai masih menominasi APBD Kota Bitung.
“Selama biaya pegawai masih tinggi, maka harapan kita untuk melakukan penerimaan CPNS takkan dikabulkan BKN,” kata Kaban Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah, Franky Sondakh beberapa waktu lalu.
Menurutnya, biaya belanja pegawai di APBD masih berkisar 45% dan presentasi itu dianggap masih terlalu tinggi oleh BKN sehingga usulan CPNS dari Pemkot tak kunjung dikabulkan.
“Pemkot sendiri sudah berupaya untuk menekan biaya belanja pegawai, namun tetap tak bisa karena dari upaya yang kita lakukan untuk melakukan penghematan itu sudah maksimal,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Bitung, Edison Humiang mengatakan, kebutuhan PNS di Pemkot Bitung saat ini sudah sangat mendesak. Hanya saja aturan yang tidak memperbolehkan lagi untuk menerima PNS sepanjang pembiayaan belanja pegawai masih tinggi.
“Kendalanya cuma biaya pembelanjaan pegawai yang tinggi dan Pemkot sudah tiga tahun tidaklagi melakukan penerimaan PNS,” kata Humiang.
Padahal menurut Humiang, posisi PNS seperti tenaga guru, bidan dan dokter masih sangat dibutuhkan karena jumlahnya belum memadai di seluruh sekolah maupun di Puskesmas. “Makanya kita tetap berupaya memaksimalkan tenaga PNS yang kita miliki walaupun masih sangat kurang,” katanya.(abinenobm)
