BITUNG—Tim Gabungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan pertemuan terkait masalah krisis bahan baku ikan yang beberapa bulan ini menerpa sektor usaha perikanan kota Bitung. Buktinya, Kamis (28/7), KKP melakukan pertemuan dengan Wakil Walikota Bitung, Max Lomban, Danlatamal VIII Manado Laksamana Muda Sugianto, Ketua DPRD kota Bitung, Santy Gerald Luntungan, Wakil Ketua DPRD Kota Bitung, Maurits Mantiri.
Serta Kadis Perikanan kota Bitung, Hengky Wowor, Asiten IV, Petrus Tuange, kepala imigrasi kota Bitung, Sugeng serta para pelaku perikanan kota Bitung bertatap muka langsung dengan Dirjen Pengolahan dan Pemasaran hasil Perikanan (P2HP) Kementrian Kelautan Dan Perikanan RI Dr Victor P H Nikijuluw dan Sesdijen Dr Syatril Fauzi sedangkan mewakili Dirjen Tangkap Direktur Usaha Pelayanan Penangkapan Ikan, Tyas Budiman.
Dalam pertemuan tersebut, Nikijuluw sangat kagum karena baru pertama kali pertemuan dengan Pemerintah Daerah menghadirkan seluruh elemen yang terkait dengan perikanan. Dan hal tersebut mendapat perhatian khusus Dirjen P2HP.
Menurut Danlantamal VIII, kelangkaan ikan berakibat pada masalah sosial, masalah penganguran dan masalah lain yang pasti permasalahan ini sangat mengancam industri perikanan yang ada di kota Bitung.
Pertemuan yang dilaksanakan di Gedung Mina Bahari III akhirnya berbuah manis dengan dengan beberapa penegasan yang disampaikan Direktur Usaha Pelayanan Penangkapan Ikan, Tyas Budiman menyatakan bahwa akan mengatur kembali kapal yang chek poin agar bisa kembali ke daerah asal. Dan juga akan direvisi kembali pembuatan Rumpon dan akan segera dikeluarkan peraturanya.
“Akan tetapi hasil yang maksimal di dapat oleh delegasi Pemkot Bitung dengan akan turunnya Tim Gabungan Kementrian Kelautan dan Perikanan dalam kurun waktu dua minggu kedepan dimana nantinya tim tersebut akan langsung bertatap muka dengan seluruh pelaku perikanan di kota Bitung, baik pengusaha besar ataupun nelayan kecil,” kata Budiman.
Keputusan ini disambut gembira Lomban karena dengan demikian permasalahan yang terjadi di lapagan diketahui langsung pemerintah pusat dalam hal ini Kebnmentrian Kelautan dan Perikanan. Sehinga dapat segera dicari solusi untuk menyelamatkan industri perikanan yang mevnjadi andalan kota Bitung.(en)
