BITUNG—Pemkot Bitung dinilia tidak konsisten dalam mengatasi pertambahan angka pengangguran di kota pelabuhan ini. Padahal, salah satu visi dan misi pasangan Walikota dan Wakil Walikota Bitung, Hanny Sondakh dengan Max Lomban adalah mengatasi pengangguran.
“Buktinya, tahun 2012 nanti Pemkot Bitung berencana untuk mengurangi 50 persen Tenaga Harian Lepas (THL) dari total keselurahan berjumlah 1074 orang yang dianggap terlalu banyak memakan anggaran dalam APBD yakni Rp5 Miliar,” kata salah satu anggota DPRD Kota Bitung, Victor Tatanude beberapa waktu lalu.
Menurut Tatanude, perekrutan THL yang selama ini dilakukan Pemkot Bitung adalah salah satu cara mengurangi angka pengangguran. “Tapi anehnya, kenapa malah setengah dari THL yang ada di jajaran Pemkot Bitung dikurangi. Inikan bukti dari ketidakkonsisten dari Pemkot Bitung dalam memberantas pengangguran dan jelas ini sangat mengecewakan,” ujar Tatanude.
Harusnya menurut kader PDIP ini, Pemkot Bitung mencari solusi lain seperti memberdayakan dan memanfaatkan potensi yang hingga kini belum difungsikan dalam memacu peningkatan PAD. Karena menurutnya masih banyak potensi PAD yang ada di Kota Bitung yang belum tersentuh oleh Dispenda, sebab selama ini hanya bergantung pada PBB saja.
“Atau Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) pejabat eselon yang ada di jajaran Pemkot dipotong setiap bulannya kemudian dialokasikan untuk membayar gaji THL,” saran Tatanude. Satu hal yang meski di waspadai bila pengurangan THL ini di lakukan,terang Tatanude sendiri mengaku, kebijakan pengurangan THL ini hanya siasat dari sejumlah oknum pejabat pemkot Bitung. Karena menurutnya, tidak menutup kemungkinan setelah dilakuakn pengurangan, diam-diam kembali dilakukan perekrutan yang tentu lebih mengutamakan THL yang memiliki kedekatan dengan oknum pejabat tertentu.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Bitung, Maurits Mantiri mengungkapkan bahwa sebagian besar pekerjaan di perkantoran banyak melibatkan para THL. Malah Mantiri menilai, jika dibandingkan dengan kinerja PNS, THL lebih memiliki potensi jauh lebih hebat.
“Buktinya di sekertariat DPRD Kota Bitung, masalah keuangan ditangani oleh dua THL padahal harusnya pekerjaan tersebut adalah tugas PNS,” kata Mantiri.(en)
