Jakarta — Tudingan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tentang isu adanya skenario kecurangan di Pemilu 2024 bisa menjadi blunder.
Hal itu dikatakan oleh Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno.
Dirinya menilai tudingan tersebut bisa menjadi boomerang untuk Partai Demokrat.
Dirinya menilai kalau pernyataan dari SBY dengan dugaan adanya kecurangan tersebut, bersifat masih asumsi.
Justru hal itu akan membahayakan Partai Demokrat, jika mereka tidak bisa membuktikannya.
“Sebenarnya kritik yang semacam ini adalah perkara alamiah dalam politik kita, tapi kalau tidak kuat data dan argumen, maka akan menjadi blunder yang cukup luar biasa,” kata kepada wartawan, Minggu (25/9/2022), seperti mengutip dari Suara.com jaringan BeritaManado.com.
Adi melanjutkan kecurangan di mas pemerintah SBY pada tahun 2009, pernah terjadi.
Bahkan menurutnya hal itu dibuktikan dengan adanya permasalahan terkait Daftar Pemilih Tetap atau DPT.
Saat itu ada sekitar 45 juta masyarakat yang tidak terdaftar sebagai pemilih.
Dan bukti tersebut diklaim dengan diperkuatnya ada pernyataan sikap dan petisi yang ditandatangani oleh partai-partai oposisi, lembaga swadaya masyarakat (LSM) hingga aktivis demokrasi.
“Ada 45 juta penduduk yang tidak menggunakan bahkan gagal menggunakan hak suaranya karena persoalan DPT. Pemilu 2009 dianggap gagal, lantaran disinyalir ada permainan dalam jumlah DPT yang kemudian menghilangkan begitu banyak hak suara,” jelas Adi.
Sementara itu, dirinya berpendapat kalau pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimuti Yudhoyono atau AHY, yang mengklaim 70 sampai 80 persen pembangunan di era presiden Joko Widodo atau Jokowi merupakan kinerja SBY disebut salah kaprah.
Menurutnya karena di pemerintahan SBY justru beberapa proyek banyak yang mangkrak.
“Semua orang juga tahu bahwa bandara di zaman Jokowi jauh lebih banyak ketimbang SBY, terus pembangunan jalur kereta api, bendungan dan lainnya itu adalah variabel yang sebenarnya tidak butuh ahli untuk menjelaskan itu semua,” kata dia.
SBY menurutnya sempat mengklaim, kalau dirinya telah melihat adanya kecurangan pada Pemilu 2024. Maka dari itu dirinya mengaku untuk turun gunung.
“Saya mendengar, mengetahui, bahwa ada tanda-tanda Pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil,” kata SBY yang mengejutkan publik.
SBY mengetahui informasi tentang Pilpres 2024 nanti akan diatur untuk dua pasangan Capres dan Cawapres sesuai keinginan penguasa. Sehingga bagi pihak oposisi jangan berharap bisa mengajukan Capres.
“Informasinya, Demokrat sebagai oposisi jangan harap bisa mengajukan Capres Cawapresnya sendiri, bersama koalisi tentu saja. Jahat bukan? Menginjak-injak hak rakyat bukan?” imbuhnya.
Tujuannya turun gunung demi mempertahankan Pemilu sebagai ajang pesta demokrasi untuk rakyat memilih dan dipilih, bukan dikendalikan penguasa.
(rds)
