Manado – Dampak dari kebijakan pemerintah disaat melakukan konversi dari minyak tanah (MT) ke Gas membawa ancaman tersendiri di tengah-tengah masyarakat. Berdasarkan pantauan beritamanado, langkah konversi yang diambil pemerintah secara nyata berefek pada pengurangan dan mahalnya MT, disisi lain kebutuhan serta ketergantungan masyarakat terhadap makin banyak.
Dalam lintasan inilah, masyarakat kemudian mencurigai kebijakan pemerintah dalam konversi tersebut. Dalam realitanya kesenjangan pun makin terasa antara kebutuhan masyarakat dengan sikap pemerintah yang seolah-olah menutup mata dengan keluhan yang dialami masyarakat. Kecurangan dalam mendistribusi BBM turut menjadi fenomena, bahkan fakta ditengah-tengah masyarakat. Keluhan masalah BBM ini di komentari Raruk Umasangaji. Menurutnya, kebijakan pemerintah harus bertujuan mensejahterakan masyarakat, bukan sebaliknya.
”Menyedihkan memang, dalam tiap kampanye politik selalu saja kesejahteraan menjadi jualan utama para kandidat yang maju menjadi calon Presiden, tapi saat telah menduduki posisi yang di incarnya malah melakukan pengingkaran terhadap janji yang ada. Sebaiknya pemerintah memberikan kesejahteraan pada masyarakat, bukan menyulitkan masyarakat,” ketus Faruk.
Mahasiswa Fisip Unsrat ini menilai kenaikan BBM terlalu tendensius dan perlu dilawan. ”Kalau kita lihat konstalasi politik nasional, maka jelas ada relasi antara kenaikan BBM dengan masalah yang menimpa Partai Demokrat sebagai partai penguasa, untuk itu sangat jelas kenaikan BBM adalah pengalihan issu dari SBY sebagai Presiden sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, kenaikan BBM memang harus dilawan,” papar mahasiswa jurusan administrasi ini tegas. (Am)
