Bitung – Aliansi Masyarakat Gugat Pemilu yang dibentuk sejumlah tokoh lintas Parpol mendesak dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kota Bitung meminta Panwas Provinsi Sulawesi Utara dan Bawaslu Pusat membentuk Tim Investigasi guna mengungkap berbagai kecurangan dan pelanggaran yang terjadi saat pelaksanaan Pemilu di Kota Bitung pra dan pasca-pencoblosan 9 April lalu.
“Selain sejumlah bukti kecurangan yang diajukan, kami juga meminta Bawaslu untuk membentuk Tim Investigasi guna mencari fakta-fakta terjadinya pelanggaran dan kecurangan di lapangan selama proses pelaksanaan Pemilu ini, misalnya hilangnya hak warga untuk memilih yang diduga sengaja dikondisikan dengan berbagai modus,” kata Alamsyah Djohan, salah satu anggota Aliansi lintas Parpol dari PDI Perjuangan dalam rilisnya, Minggu (20/4/2014) .
“Dari amatan kami, kecurangan pemilu kali ini sangat sistemik, terstruktur dan massive dengan melibatkan aparat pemerintah mulai dari tingkatan camat hingga tingkat RT,” ungkap H Yusuf Sultan dari PKB.
Sementara itu, rencana pengerahan ribuan massa yang sedianya akan dilakukan, Senin (21/4/2014) untuk mendesak pelaksanaan PSU di Kota Bitung, urung digelar, terkait adanya pelaksanaan Pawai Paskah yang dipusatkan di Kota Bitung.
“Kami sudah koordinasikan dengan pihak kepolisian dan guna menghormati prosesi keagamaan ini, unjuk rasa kami tunda namun tetap akan kami gelar hari Selasa dengan mengerahkan ribuan massa untuk mendesak Panwas dan KPU agar segera melaksanakan PSU,” ungkap H Inaku Moputy dari Partai Hanura.
Sebelumnya, sejumlah Caleg dan tokoh lintas parpol dari PKB, Hanura, PAN, PDI Perjuangan, PPP, PKS, Gerindra, PKPI dan Golkar telah membentuk Aliansi Masyarakat Gugat Pemilu yang mendesak agar dilaksanakan Pemilu ulang di Kota Bitung. Selain itu, aliansi ini juga akan melakukan berbagai upaya hukum agar seluruh Caleg terpilih didiskualifikasi atau digugurkan karena melakukan pelanggaran dan kecurangan.(*/abinenobm)
