Penulis: M Anggawirya Zas | DPRD Sulut
Anggota Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulut tahun 2026, Jeane Laluyan menyoroti permasalahan jalan berlubang yang ada di Sulut.
Permasalahan yang disorot Jeane Laluyan mengingat banyaknya keluhan masyarakat terlebih khusus di media sosial terkait kondisi jalan yang membahayakan hingga menimbulkan korban luka hingga meninggal dunia.
“Masyarakat ramai di media sosial mengeluhkan jalan berlubang. Ada yang meninggal, ada yang luka parah. Tapi saya tidak pernah melihat kadis PU turun langsung melihat situasi di lapangan,” ujar personel Komisi II DPRD Sulut ini.
Lebih tegas, Laluyan juga mengomentari kurangnya peran pemerintah dalam hal memberikan informasi ke masyarakat terkait status jalan.
“Memang ada jalan Provinsi dan jalan Nasional, biasanya ditandai warna-putih untuk Provinsi dan kuning untuk nasional. Tapi masyarakat tidak tahu itu. Yang mereka tahu, mereka bayar pajak dan butuh jalan yang aman,” katanya.
Laluyan juga mengingatkan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, pemerintah memiliki tanggung jawab dalam menjamin keselamatan pengguna jalan.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas PUPR Sulut Deisy Paat mengatakan, pihaknya terus berupaya melakukan perbaikan jalan meskipun tidak semua ruas dapat langsung terakomodasi.
“Tidak semua jalan bisa terakomodir sekaligus, namun kami akan mengupayakan perbaikan pada ruas-ruas yang menjadi prioritas,” ujar Paat.
